TNI Angkatan Darat (AD) menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme prajurit, meskipun ada rencana penambahan 24.000 tamtama guna memperkuat batalion teritorial. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyampaikan pernyataan ini di sela-sela acara di Jakarta International Expo, Rabu (11/6/2025).

Menurut Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, penambahan personel ini adalah bagian dari penataan dan pengembangan satuan TNI AD. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat fungsi teritorial TNI AD, yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah dan masyarakat.

"Tidak akan ada penurunan tingkat profesionalisme TNI Angkatan Darat meskipun kami sedang menyusun konsep penataan dan pengembangan satuan," tegas Wahyu.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, TNI AD memiliki dua fungsi utama, yaitu:

• Fungsi Pertempuran: Fokus pada pertahanan negara dan penanggulangan ancaman militer.
• Fungsi Teritorial: Mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Penambahan 24.000 tamtama ini ditujukan untuk memperkuat fungsi teritorial, khususnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Para tamtama ini akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, serta membantu mengatasi masalah-masalah sosial.

"Persiapan yang kami lakukan adalah meyakinkan bahwa masyarakat siap secara kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah bagian dari fungsi utama teritorial," ungkap Wahyu.

Meski fokus pada penguatan fungsi teritorial, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa pembinaan kemampuan prajurit dalam fungsi pertempuran tetap menjadi prioritas. TNI AD terus meningkatkan kemampuan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui program latihan dan peremajaan.

"Kami terus menyiapkan dan meningkatkan kemampuan personel serta alutsista melalui program-program latihan dan peremajaan. Pengecekan dan revisi juga terus dilakukan," jelas Wahyu.

Saat ini, proses pembentukan batalion-batalion baru masih berlangsung. TNI AD sedang melakukan survei lokasi dan pemetaan kebutuhan wilayah. Prioritas utama adalah wilayah-wilayah yang belum memiliki satuan setingkat batalion. Tujuannya agar pemerintah daerah tidak kesulitan memperoleh bantuan dari TNI dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti bencana alam dan ketahanan pangan.

"Satuan kewilayahan beserta pemerintah daerah di kabupaten dan kota tidak perlu khawatir atau menunggu lama, karena akan ada satuan setingkat batalion yang bertugas membantu pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah tersebut," kata Wahyu.

TNI AD juga menerima kritik dan masukan dari masyarakat terkait rencana penambahan tamtama dan pembentukan batalion teritorial. Kritik tersebut dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat kepada TNI AD dan TNI secara umum.

"Semua saran, masukan, kritik, dan pendapat kami terima dengan baik. Kami menganggapnya sebagai wujud kecintaan masyarakat kepada TNI Angkatan Darat dan TNI secara umum. Kami menyikapinya dengan baik dan menghargai semua masukan tersebut," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana TNI AD tersebut. Mereka menilai bahwa rekrutmen 24.000 tamtama mencederai semangat reformasi TNI yang menginginkan TNI profesional dan tidak ikut campur dalam urusan sipil. Koalisi berpendapat bahwa TNI seharusnya fokus pada tugas utama sebagai alat pertahanan negara, bukan mengurusi urusan non-militer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau pelayanan kesehatan.