Mentan Pastikan Beras Impor Berkutu Tak Didistribusikan ke Masyarakat

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberikan klarifikasi terkait temuan beras impor berkutu di gudang Bulog yang diungkap oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto). Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (11/3/2025), Amran dengan tegas menyatakan bahwa beras impor tersebut tidak akan didistribusikan untuk konsumsi masyarakat, baik melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos).

Amran mengakui adanya laporan dari Perum Bulog mengenai stok beras impor berkutu yang jumlahnya diperkirakan antara 100.000 hingga 300.000 ton dari total impor 2 juta ton. Meskipun prosedur memungkinkan pembiaran beras tersebut hingga rusak, Amran menekankan komitmennya untuk mengeluarkan seluruh beras berkutu dari gudang Bulog. Ia menjelaskan, "Meskipun ada prosedur yang memungkinkan pembiaran hingga beras tersebut rusak, kita berkomitmen untuk mengeluarkannya. Ini demi menjaga kualitas pangan yang diterima masyarakat."

Lebih lanjut, Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa temuan beras berkutu tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait pangan. Ia juga memastikan akan segera berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, untuk mempercepat proses pengeluaran beras berkutu tersebut, khususnya yang berada di gudang Bulog Yogyakarta. "Kami telah mencatat lokasi beras berkutu tersebut, termasuk di Yogyakarta. Kami akan meminta Bulog untuk segera menindaklanjuti dan mempercepat proses pengeluarannya di Yogyakarta," tegas Amran.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV ke gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Titiek menyatakan keprihatinannya atas kondisi beras impor tersebut yang telah rusak akibat kutu. Beras tersebut merupakan stok impor tahun lalu yang masih tersimpan di gudang Bulog.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan dan penyimpanan beras impor untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Langkah-langkah perbaikan sistem penyimpanan dan pengawasan akan dikaji untuk memastikan kualitas beras impor yang masuk ke Indonesia tetap terjaga dan layak konsumsi. Prioritas utama tetap pada perlindungan konsumen dan penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat.

Berikut poin-poin penting terkait penanganan beras impor berkutu:

• Beras impor berkutu tidak akan didistribusikan ke masyarakat.
• Jumlah beras impor berkutu diperkirakan 100.000-300.000 ton dari total impor 2 juta ton.
• Mentan akan berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat pengeluaran beras berkutu dari gudang.
• Temuan beras berkutu telah dibahas dalam rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga.
• Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa.

Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah selanjutnya akan diinformasikan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah ini menjadi prioritas utama.