KPK dan Kementerian Desa Sepakat Cegah Korupsi Dana Desa

Kasus penyalahgunaan dana desa kembali mencuat ke permukaan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (11 Maret 2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas temuan penyelewengan dana desa yang digunakan untuk kegiatan fiktif, seperti judi online dan pembuatan situs web palsu. Mendes Yandri mengungkapkan keprihatinan atas temuan ini, yang didapatkan dari evaluasi beberapa tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban setiap rupiah dana desa yang dialokasikan.

"Berdasarkan evaluasi kami, ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Mendes Yandri. Ia merinci temuan tersebut mencakup penggunaan dana desa untuk kegiatan judi online dan pembangunan situs web fiktif. "Kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penyaluran dana desa yang perlu segera ditangani," tambahnya. Sebagai langkah konkret untuk mencegah praktik koruptif tersebut, Mendes Yandri mengusulkan kerja sama yang lebih intensif antara Kementerian Desa PDTT dan KPK. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dijalin kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua lembaga. Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting, antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan akses informasi publik terkait penggunaan dana desa. KPK pun menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Desa PDTT dalam mencegah penyelewengan dana desa. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menegaskan komitmen KPK untuk membantu Kementerian Desa PDTT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. KPK juga menyambut baik langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Kementerian Desa PDTT, termasuk larangan studi banding yang terkesan fiktif dan berbiaya tinggi.

"Pimpinan KPK menyambut baik langkah-langkah preventif yang dilakukan Kementerian Desa PDTT, termasuk pembatasan studi banding yang berpotensi menjadi modus penyelewengan," terang Cahya Harefa. Ia menambahkan bahwa KPK akan terus melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan teknis kepada Kementerian Desa PDTT. KPK juga berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan dalam penggunaan dana desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik korupsi. Pemantauan berkala dan evaluasi kinerja akan dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja sama ini dalam mencegah penyalahgunaan dana desa dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

• Kementerian Desa PDTT berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal.
• KPK berkomitmen untuk mendukung upaya Kementerian Desa PDTT dalam pencegahan dan penindakan korupsi dana desa melalui pendampingan, pengawasan, dan penegakan hukum.
• Kerja sama yang terjalin antara KPK dan Kementerian Desa PDTT diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.