Imbauan Bonus Hari Raya untuk Pengemudi Ojol: Harapan dan Realita di Lapangan

Imbauan Presiden Prabowo Subianto terkait bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online menjelang Lebaran 2025 telah menyulut harapan di kalangan para pekerja gig ekonomi ini. Meskipun bentuknya berupa imbauan, bukan regulasi wajib, berbagai respon dan harapan muncul dari para driver ojol yang selama ini kerap kali merasa kurang terlindungi secara sosial. Harapan akan adanya BHR minimal senilai Rp 1 juta menjadi suara dominan yang mengemuka.

Refan (40), seorang driver ojol dengan empat tahun pengalaman, mengungkapkan bahwa bonus, baik berupa uang tunai maupun sembako, akan sangat berarti baginya. Selama berkecimpung di dunia ojol, ia belum pernah menerima bonus hari raya. Menurutnya, jumlah minimum Rp 1 juta merupakan angka yang cukup untuk membantu meringankan beban pengeluaran, terutama untuk keperluan perawatan sepeda motor yang menjadi alat kerjanya. Ia pun berharap penentuan besaran bonus tidak didasarkan pada tingkat keaktifan, mengingat berbagai kondisi kesehatan dan faktor eksternal yang seringkali tak terduga.

"Sistem penilaian seharusnya tidak bergantung pada rating atau pendapatan," ungkap Refan. "Semua driver seharusnya mendapatkan besaran bonus yang sama, tanpa diskriminasi." Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan banyak driver ojol yang merasa sistem penilaian berbasis kinerja seringkali tidak adil dan tidak mempertimbangkan berbagai faktor di luar kendali mereka.

Pandangan berbeda diutarakan oleh Hadi (45), yang memandang bonus ini sebagai apresiasi tambahan, serupa dengan tip dari pelanggan. Ia bersyukur atas inisiatif pemerintah, dan tidak mempermasalahkan jika besaran bonus dikaitkan dengan tingkat keaktifan. Sikapnya yang lebih menerima ini menunjukkan beragamnya persepsi dan harapan di kalangan driver ojol terkait BHR.

Sementara itu, Ibrahim (42) masih menunggu realisasi pencairan bonus yang dijanjikan. Ia menekankan pentingnya kesetaraan dalam pendistribusian bonus, agar semua driver mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang tingkat keaktifan. "Pemberian bonus seharusnya merata, tanpa diskriminasi," tegasnya.

Ketiga narasumber mewakili beragam perspektif para driver ojol terhadap imbauan pemerintah tersebut. Mereka menantikan realisasi BHR dan berharap agar aplikator merespon imbauan Presiden secara positif dan adil. Persoalan utama yang masih menjadi sorotan adalah mekanisme pendistribusian, besaran bonus, dan kriteria penerima yang diharapkan transparan dan merata bagi seluruh pengemudi ojol.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai kriteria penentuan besaran bonus, kesamaan harapan yang mendasari pernyataan para driver ojol ini adalah keinginan untuk mendapatkan apresiasi atas kontribusi mereka selama ini. Imbauan presiden menjadi titik awal yang penting untuk mendorong aplikator agar lebih memperhatikan kesejahteraan para driver ojol, sebuah sektor ekonomi digital yang semakin vital namun seringkali luput dari perhatian kesejahteraan pekerja di dalamnya. Implementasi yang adil dan transparan dari program ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen para aplikator dalam mendukung kesejahteraan para mitra kerjanya.