Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa ratusan karyawan hotel dan restoran di Kabupaten Badung, Bali, akibat efisiensi anggaran pemerintah, mendapat respons dari Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Pemerintah pusat berupaya menstimulasi kembali geliat pariwisata di Pulau Dewata dengan menyiapkan sejumlah insentif perjalanan wisata.

Widiyanti menjelaskan bahwa insentif tersebut berupa pemberian diskon untuk berbagai moda transportasi, termasuk tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta keringanan biaya tol. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik ke Bali secara signifikan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pendapatan sektor industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran, diharapkan ikut terdongkrak. Hal ini, pada gilirannya, membuka peluang bagi para karyawan yang sebelumnya terkena PHK untuk kembali dipekerjakan.

"Kami sedang mengkaji, pemerintah telah memberikan insentif seperti diskon perjalanan, seperti pesawat, kereta, dan kapal juga, dan tol. Harusnya itu memperbaiki perjalanan wisatawan nusantara ke Bali," ujar Widiyanti, seraya berharap kondisi pariwisata Bali akan membaik dalam beberapa bulan mendatang, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk merekrut kembali karyawan yang dirumahkan.

Menpar Widiyanti mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah telah berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel, terutama bagi hotel-hotel yang mengandalkan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Namun, angin segar berhembus setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan rapat dan kegiatan kedinasan di hotel.

"Kami memahami adanya beberapa bulan ini penurunan okupansi hotel dari penyesuaian pola penghematan pemerintah. Tapi dari Kemendagri telah mengeluarkan imbauan bahwa Pemda dapat selalu mulai bekerja dan meeting di hotel-hotel kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mencatat adanya 100 karyawan akomodasi wisata di Kabupaten Badung yang terkena PHK dalam kurun waktu enam bulan terakhir, yakni Januari hingga Juni 2025. Kepala Disnaker Bali, Ida Bagus Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut fenomena PHK ini, mengingat sektor pariwisata Bali sedang dalam tren positif dengan tingkat hunian yang cukup tinggi.

"Di Bali ketika ada PHK satu saja itu masalah karena pariwisata sedang menggeliat naik, okupansi juga cukup tinggi kalau sampai ada PHK menjadi sebuah anomali. Tetapi yang tercatat memang baru di 100 sekian," kata Ida Bagus Setiawan. Pihaknya juga menekankan perlunya rincian lebih detail mengenai sektor hospitality yang paling terdampak PHK ini.

Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan upaya pemulihan sektor pariwisata Bali pasca PHK:

• Insentif Perjalanan: Pemerintah memberikan insentif perjalanan berupa diskon tiket pesawat, kereta, kapal laut, dan tol untuk menarik wisatawan domestik ke Bali.
• Imbauan Kemendagri: Kementerian Dalam Negeri menghimbau pemerintah daerah untuk kembali menggelar rapat dan kegiatan kedinasan di hotel guna meningkatkan okupansi.
• Pendalaman Data PHK: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali masih melakukan pendalaman data terkait PHK di sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Badung.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan sektor pariwisata Bali dan mengurangi dampak PHK terhadap para pekerja di industri ini.