Bali, pulau dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, menghadapi tantangan serius di sektor pariwisata pada awal tahun 2025. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda, menyebabkan sekitar 100 pekerja di industri ini kehilangan pekerjaan mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengungkapkan bahwa mayoritas PHK terjadi di sektor perhotelan dan restoran. Kabupaten Badung, yang merupakan pusat pariwisata Bali, menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi. Namun, angka ini diperkirakan akan terus bertambah karena belum semua kabupaten melaporkan data secara lengkap.

"Umumnya hotel dan restoran," ujar Setiawan, menekankan bahwa data ini masih bersifat sementara dan memerlukan analisis lebih lanjut. Pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus PHK ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kajian komprehensif diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Salah satu isu krusial yang perlu segera ditangani adalah kepastian hukum dan keberlanjutan kerja bagi pekerja outsourcing. Perjanjian kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dijamin oleh perusahaan penyedia outsourcing. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak-hak pekerja outsourcing terpenuhi.

Dalam hal terjadi perselisihan terkait PHK, Setiawan menekankan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Jika tidak mencapai kesepakatan, mekanisme penyelesaian perselisihan industrial sesuai dengan undang-undang akan diterapkan. Proses mediasi dan konsiliasi akan diupayakan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

"Tujuannya, untuk memfasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat dan tepat," tegas Setiawan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah Bali:

• Pendataan dan verifikasi data PHK: Memastikan data PHK akurat dan komprehensif.
• Kajian mendalam penyebab PHK: Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan PHK, termasuk kondisi ekonomi global, perubahan tren pariwisata, dan faktor internal perusahaan.
• Fasilitasi mediasi dan konsiliasi: Membantu pekerja dan pengusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
• Peningkatan keterampilan dan pelatihan: Memberikan pelatihan keterampilan baru kepada pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat mencari pekerjaan di sektor lain.
• Pemberian bantuan sosial: Memberikan bantuan sosial kepada pekerja yang terkena PHK untuk meringankan beban ekonomi mereka.

Pemerintah daerah Bali berupaya untuk mengatasi dampak PHK di sektor pariwisata dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi pekerja dan pengusaha.