Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk merealisasikan ambisi pembangunan infrastruktur yang masif selama periode kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto (2025-2029). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan target ambisius, namun pendanaan menjadi tantangan utama.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga tahun 2029 diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni Rp 1.905 triliun. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan signifikan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar itu. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang ada.

"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, kita membutuhkan pendanaan sekitar Rp 1.900 triliun. Mengingat keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mampu mencakup sekitar 60%, maka sisanya harus dipenuhi melalui pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," ujar Dody dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta.

Dari total kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, sekitar 60,47% atau Rp 1.152,19 triliun diharapkan dapat dipenuhi melalui APBN (Rp 678,91 triliun) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rp 473,28 triliun). Namun, masih terdapat kekurangan pendanaan (funding gap) sebesar 39,53% atau setara dengan Rp 753,11 triliun yang harus dicari solusinya.

Pemerintah menargetkan untuk menutupi kekurangan pendanaan sebesar Rp 651,46 triliun melalui skema KPBU dengan menawarkan 55 proyek potensial kepada investor swasta.

"Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU yang menarik dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan," kata Dody.

Ke-55 proyek yang ditawarkan tersebut meliputi berbagai sektor infrastruktur strategis, dengan rincian sebagai berikut:

• Sumber Daya Air (SDA): 24 proyek
• Sektor Jalan: 19 proyek
• Sektor Permukiman: 12 proyek

Dody mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia. "Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia," pungkasnya.