PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) akhirnya memberikan penjelasan terkait penggunaan nama "JKW" dan "Iriana" pada sejumlah kapal yang mereka operasikan. Penjelasan ini muncul di tengah ramainya perbincangan publik mengenai asal-usul dan maksud di balik penamaan tersebut.

Perusahaan logistik ini memiliki empat kapal tug boat dengan nama yang mengandung unsur "JKW Mahakam", yaitu:

• JKW Mahakam 1
• JKW Mahakam 3
• JKW Mahakam 6
• JKW Mahakam 10

Selain itu, mereka juga mengoperasikan beberapa tongkang yang dinamai "Dewi Iriana", antara lain:

• Dewi Iriana 1
• Dewi Iriana 2
• Dewi Iriana 3
• Dewi Iriana 5

Kapal tug boat dan tongkang tersebut beroperasi di bawah naungan anak perusahaan PSSI, yaitu PT Pelita Samudera Sreeya (PSS).

Sekretaris Perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk, Desi Femilinda Safitri, mengungkapkan bahwa penamaan kapal-kapal tersebut didasarkan pada pertimbangan internal perusahaan. Hal ini disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Lebih lanjut, Desi menegaskan bahwa penggunaan nama "JKW" dan "Iriana" pada kapal-kapal mereka tidak memiliki kaitan dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta istri maupun keluarganya. Menurutnya, penamaan tersebut tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik manapun.

Desi juga menjelaskan bahwa penggunaan nama "Mahakam" pada kapal JKW Mahakam dikarenakan kapal-kapal tersebut beroperasi di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan penggunaan maupun asal usul kata "JKW" dan "Iriana". Perusahaan juga membantah isu yang beredar bahwa kapal-kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana digunakan untuk aktivitas pengangkutan tambang di wilayah Raja Ampat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia membantah narasi yang menyebutkan adanya kapal-kapal pengangkut bijih nikel dengan nama yang mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil juga menepis dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat, serta membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi.