Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji, meningkatkan pengawasan terhadap proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air yang dijadwalkan mulai 14 Juni 2025. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan komitmennya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh jemaah selama fase kepulangan.

"Kami telah menginstruksikan kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, khususnya yang bertugas di Madinah, untuk mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi arus balik jemaah haji," ujar Cucun, saat melakukan pemantauan langsung di Mekkah pada Selasa, 10 Juni 2025.

Timwas Haji DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap beberapa aspek krusial, termasuk:

• Rekonsiliasi Data Jemaah: Timwas menyoroti kasus-kasus terpisahnya suami-istri dalam rombongan haji dan kurangnya pendampingan bagi jemaah lanjut usia (lansia) di Madinah. Cucun menekankan pentingnya pendampingan bagi jemaah lansia, terutama saat beribadah di Masjid Nabawi atau mengunjungi Raudhah, mengingat jarak antara hotel dan masjid yang cukup jauh.
• Keterbatasan Slot Penerbangan: Timwas Haji DPR RI mengidentifikasi potensi kendala teknis terkait keterbatasan slot penerbangan di Bandara Jeddah yang dapat mempengaruhi jadwal kepulangan jemaah. Upaya koordinasi terus dilakukan untuk memprioritaskan penerbangan jemaah haji Indonesia, termasuk mengupayakan keberangkatan dari Bandara Madinah.
• Pengembalian Dokumen Perjalanan: Timwas Haji DPR RI menekankan tanggung jawab penuh Kementerian Agama (Kemenag) dalam proses pemulangan jemaah, termasuk pengelolaan dokumen perjalanan. Paspor yang sebelumnya ditahan oleh pihak ketiga harus segera dikembalikan kepada jemaah.
• Ketertiban Proses Boarding: Proses boarding harus berjalan tertib dan efisien untuk menghindari penumpukan dan keterlambatan.

Cucun menegaskan bahwa Timwas Haji DPR RI akan terus berkoordinasi intensif dengan PPIH, terutama di Daerah Kerja (Daker) Jeddah, untuk memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar hingga jemaah haji tiba dengan selamat di Indonesia. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk meminimalkan potensi masalah dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci.