Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam seiring dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Data dan infografis yang beredar mengindikasikan adanya tren yang mengkhawatirkan, memicu pertanyaan tentang stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja.

Gelombang PHK melanda beragam sektor, mulai dari media penyiaran seperti RRI, TVRI, dan Kompas TV, hingga industri manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian. Kasus PHK massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Yamaha Music Indonesia di Kabupaten Bekasi, dan PT Victory Chinglu di Kabupaten Tangerang menjadi contoh nyata dampak yang dirasakan oleh para pekerja.

Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih dari 257.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan berhenti menjadi anggota pada tahun 2024, sebuah indikator yang mencerminkan potensi PHK yang signifikan. Survei internal Apindo mengungkap lima faktor utama yang memicu PHK, yaitu:

• Penurunan permintaan yang mengganggu arus kas perusahaan (69% responden)
• Kenaikan biaya produksi (43% responden)
• Perubahan regulasi ketenagakerjaan terkait upah minimum (33% responden)
• Membanjirnya produk impor yang melemahkan daya saing (21% responden)
• Adopsi teknologi dan otomatisasi (21% responden)

Apindo memprediksi bahwa jumlah korban PHK dapat mencapai 250.000 pada tahun 2025 jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat. Namun, kompleksitas permasalahan ini terletak pada perbedaan definisi dan metode pengumpulan data antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi industri, dan serikat pekerja. Perbedaan ini menghasilkan angka yang bervariasi dan mempersulit upaya untuk mendapatkan gambaran yang akurat.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76% pada Februari 2025, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja mencapai 153 juta orang, dengan 146 juta orang bekerja. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 26.455 kasus PHK hingga 20 Mei 2025, dengan Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak. Sektor manufaktur menjadi penyumbang PHK terbesar.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan potensi 70.000 kasus PHK dalam empat bulan pertama tahun 2025. Perbedaan angka ini menyoroti pentingnya harmonisasi data dan definisi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi PHK di Indonesia.

Di tengah gelombang PHK, pameran tenaga kerja (job fair) menjadi salah satu upaya untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Namun, efektivitas job fair sebagai solusi konkret masih menjadi pertanyaan. Kericuhan yang terjadi dalam job fair di Bekasi pada akhir Mei 2025, di mana peserta berdesakan untuk memindai kode QR pendaftaran, memicu perdebatan tentang apakah tingginya minat peserta mencerminkan antusiasme atau justru kesulitan mencari pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan menganggap tingginya jumlah peserta sebagai indikator antusiasme dan peluang bagi lulusan baru untuk mengenal pasar tenaga kerja. Namun, pernyataan ini dianggap prematur karena belum didukung oleh data evaluasi yang komprehensif. Evaluasi yang cermat dan berbasis bukti, dengan melibatkan evaluator independen dan survei terhadap perusahaan serta pencari kerja, sangat penting untuk menilai efektivitas job fair.

Beberapa aspek penting yang perlu dievaluasi meliputi kesesuaian lowongan dengan kebutuhan pencari kerja, kualitas interaksi antara perusahaan dan pencari kerja, serta ketersediaan informasi yang memadai. Selain itu, perlu diakui bahwa tingginya jumlah pencari kerja dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, job fair mungkin hanya menjadi solusi sementara untuk masalah struktural yang lebih dalam.

Permasalahan mismatch kompetensi ini harus segera diatasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kerjasama dengan dunia industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja. Dengan demikian, job fair dapat menjadi platform yang lebih efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang sesuai, dan pada akhirnya mengurangi angka pengangguran di Indonesia.