Pemerintah Daerah Diminta Sediakan Lahan Luas untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Pemerintah terus mematangkan rencana pembukaan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Agus Jabo Priyono, Sekolah Rakyat akan dibuka secara bertahap. Tahap awal akan berupa sekolah sementara, sementara tahap selanjutnya adalah pembangunan sekolah permanen yang membutuhkan dukungan lahan dari pemerintah daerah. "Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota untuk menyiapkan lahan seluas 8,5 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen," ujarnya.

Peran Satuan Tugas (Satgas) dianggap krusial dalam mempersiapkan segala aspek yang diperlukan, mulai dari penyusunan kurikulum, identifikasi calon siswa, perekrutan tenaga pengajar, hingga penyediaan sarana dan prasarana. Agus menekankan pentingnya sinergi antar Satgas agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga Sekolah Rakyat dapat diresmikan oleh Presiden pada bulan Juli mendatang.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembukaan 100 lokasi Sekolah Rakyat pada tahap pertama, yang akan dibagi menjadi dua gelombang: 63 lokasi pada tahap Ia dan 37 lokasi pada tahap Ib. Total akan ada 396 Rombongan Belajar (Rombel) dengan jumlah siswa mencapai 9.780, mencakup tingkat SD, SMP, dan SMA.

Sebagian besar lokasi Sekolah Rakyat pada tahap awal akan berpusat di sentra-sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos). Agus meyakinkan bahwa operasional Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan yang sudah ada di sentra tersebut. Ia juga meminta dukungan dari BUMN seperti PLN dan Telkom untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet, sehingga pelayanan di sentra dan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal.

Sekolah Rakyat direncanakan akan diluncurkan pada bulan Juli 2025. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari seluruh Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk. Proses rekrutmen siswa untuk tahap pertama telah dimulai, dengan melibatkan kepala daerah dan melalui proses kunjungan rumah (home visit).

Inisiatif Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam desil 1 dan desil 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diharapkan, dengan adanya Sekolah Rakyat, semakin banyak anak Indonesia yang memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka.