Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2022 terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan pemanggilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim jika keterangannya dianggap penting untuk membantu proses penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan kepada awak media di Jakarta pada hari Selasa, 10 Juni 2025, bahwa penyidik akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap relevan dengan kasus ini. "Terkait dengan penjadwalan, kami selalu sampaikan, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan, ini tentu penyidik akan menjadwalkan," ujarnya. Harli menegaskan bahwa Kejagung akan memanggil siapa pun yang keterangannya dapat memberikan kejelasan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Menanggapi potensi pemanggilan tersebut, Nadiem Makarim menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi kepada Kejagung. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari yang sama, Nadiem menekankan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. "Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis," kata Nadiem. Ia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk memberikan keterangan yang dibutuhkan selama proses penyelidikan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan sejak 20 Mei 2025. Saat ini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tengah menghitung kerugian negara yang mungkin timbul akibat dugaan korupsi ini. Diketahui, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan laptop Chromebook ini mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu Rp 9,9 triliun.

Proses penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terkait dugaan korupsi ini dan membawa para pelaku yang bertanggung jawab ke pengadilan.