Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi percepatan penanganan masalah sampah di seluruh Indonesia. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kepala Negara menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini.

Rapat yang berlangsung pada hari Selasa, 10 Juni 2025, tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah secara komprehensif sebelum tahun 2029, sebuah target ambisius yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan kepada awak media usai rapat bahwa pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Strategi ini mencakup pendekatan dari hulu hingga hilir, termasuk:

• Pengolahan Sampah di Hulu: Implementasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang.
• Pengolahan Sampah di Hilir: Pemanfaatan teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF) untuk mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa Presiden sangat peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah, yang telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Pemerintah telah mengidentifikasi 33 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berpotensi untuk dikonversi menjadi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

"Itulah yang akan digunakan mekanisme namanya Waste to Energy, mengubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana," ujar Tito.

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Kepala BPI Danantara, menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek-proyek WTE di daerah. Namun, ia menekankan bahwa investasi tersebut akan dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan. Danantara juga akan menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi bersama dalam proyek WTE ini.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan target penanganan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029 dapat tercapai, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.