Gonjang-Ganjing Internal PPP di Papua Barat: Tuntutan Pemecatan Rommy Harmuzy Menguat

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Papua Barat menggelar aksi damai yang terpusat di Manokwari pada Selasa (10/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Rommy Harmuzy. Ratusan kader partai dari berbagai wilayah di Papua Barat turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk segera mengambil tindakan tegas berupa pemecatan Rommy Harmuzy dari jabatannya.

Aksi yang berlangsung di kawasan Rendani Manokwari ini diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, baliho, dan pamflet bertuliskan berbagai tuntutan. Beberapa di antaranya berbunyi "Pecat Rommy dari DPP PPP dengan #SavePPP", "Rommy Ko setop olah Partai", dan "PPP bukan barang jualan". Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan mendalam para kader terhadap Rommy Harmuzy, yang dianggap telah menciderai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai melalui tindakan dan manuver politiknya menjelang Muktamar ke-10.

Ketua DPC PPP Kabupaten Manokwari, Abu Rumkel, dalam orasinya menyampaikan bahwa Rommy Harmuzy harus dipecat sebelum Muktamar ke-10 diselenggarakan. Ia menekankan bahwa Muktamar PPP merupakan forum penting yang diadakan setiap lima tahun sekali, di mana mandataris pemilik suara sah berada di tingkat DPC dan DPW. Rumkel menambahkan bahwa sebagai kader partai, mereka merasa terganggu dengan langkah dan manuver Rommy Harmuzy menjelang pelaksanaan Muktamar.

"Siapa pun yang akan diusulkan jadi calon Ketum, biarkan proses itu mengalir sebagaimana telah diatur dalam rapimnas I dan II. Maka hari ini kami tidak setuju manuver yang dilakukan Ketua Dewan Pertimbangan PPP," tegasnya.

Sekretaris DPW PPP Papua Barat, Haji Asri ST, yang menerima aspirasi dari DPC Manokwari, mengakui bahwa keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh DPC PPP Manokwari, tetapi juga oleh enam DPC PPP lainnya di Papua Barat. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pengurus wilayah, ia telah menerima banyak keluhan dan keresahan dari pengurus DPC di Papua Barat, baik melalui surat, telepon, maupun pesan WhatsApp.

"Tindakan Ketua Dewan Pertimbangan PPP ini meresahkan dan memperlakukan kami sebagai kader partai," ujar Asri.

Asri juga menyinggung mengenai silaturahmi Rommy Harmuzy dengan Mantan Presiden ke-7, Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa AD/ART PPP telah mengatur bahwa figur yang dicalonkan untuk memimpin partai setidaknya memiliki rekam jejak yang baik dalam partai. Namun, jika ada perubahan, maka hal tersebut harus dibahas dan diputuskan dalam forum Muktamar.

Aksi damai yang digelar oleh DPC PPP Manokwari ini berlangsung aman dan tertib, serta menarik perhatian warga sekitar. Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa internal PPP di Papua Barat sedang mengalami gejolak yang signifikan, dan tuntutan untuk pemecatan Rommy Harmuzy merupakan isu yang serius dan mendesak untuk segera ditangani oleh DPP PPP.

Berikut adalah poin penting yang disuarakan dalam aksi tersebut:

• Pemecatan Rommy Harmuzy sebelum Muktamar ke-10
• Menolak manuver politik Rommy Harmuzy yang dianggap menciderai AD/ART partai
• Meminta DPP PPP mendengarkan aspirasi dari kader di daerah
• Menjaga proses pemilihan Ketua Umum PPP berjalan sesuai aturan yang berlaku