Menteri Lingkungan Hidup (LH) menekankan potensi sanksi pidana yang membayangi empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) mereka oleh pemerintah. Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan investigasi mendalam untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Menteri LH menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan utama yang akan dipertimbangkan, yaitu:

• Sanksi Administratif: Penerapan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Sengketa Lingkungan Hidup: Penyelesaian sengketa terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.
• Gugatan Pidana: Pengajuan gugatan pidana jika ditemukan pelanggaran hukum yang serius.

Menteri LH menambahkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di luar norma yang berlaku menjadi dasar potensi sanksi pidana. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan berkolaborasi dalam memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat telah lama disuarakan oleh masyarakat dan pemerhati lingkungan. Kegiatan pertambangan dianggap mengancam kelestarian ekosistem dan keindahan alam Raja Ampat yang menjadi daya tarik wisata. Pencabutan izin terhadap empat perusahaan tambang nikel ini merupakan respons pemerintah terhadap kekhawatiran tersebut.

Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah:

• PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe)
• PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun)
• PT Anugerah Surya Pertama (Pulau Manuran)
• PT Nurham (Pulau Yesner Waigeo Timur)

Namun, kegiatan pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat masih diperbolehkan karena wilayah penambangan mereka tidak termasuk dalam kawasan geopark.