Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), menekankan pentingnya kehati-hatian yang lebih tinggi dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Dalam pernyataannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos kali ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi ini bertujuan untuk memvalidasi data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses validasi berlapis ini diharapkan dapat menyaring data penerima dan memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat yang menerima bantuan.

"Kita ingin lebih prudent, termasuk Bu Sri Mulyani juga ingin (penyaluran bansos) lebih prudent semua," ujar Gus Ipul, menekankan dukungan dari Menteri Keuangan terhadap upaya peningkatan kehati-hatian ini. Menurutnya, proses pemadanan data dengan DTSEN memerlukan waktu karena melibatkan koordinasi yang ketat.

Gus Ipul mengakui bahwa kendala utama terletak pada validitas data. Sebelum penyaluran dilakukan, Kemensos berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan keakuratan data. Setelah data dinyatakan clear oleh BPS, proses validasi dilanjutkan dengan BPKP untuk memastikan data penerima benar-benar valid.

Jumlah penerima bansos yang besar, mencapai 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadi tantangan tersendiri. Setelah proses penyaringan, jumlah penerima valid berdasarkan DTSEN menjadi 16,5 juta. BPKP kemudian memproses data ini lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Proses verifikasi yang memakan waktu ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap penerima benar-benar memenuhi syarat.

"Setelah clear diverifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih prudent. Jadi BPKP ikut dari awal juga untuk melihat metode yang kita gunakan dan lain sebagainya," tegas Gus Ipul. Keterlibatan BPKP sejak awal proses bertujuan untuk memastikan metode yang digunakan Kemensos sesuai dengan standar yang berlaku.

Hingga saat ini, penyaluran bansos tahap kedua telah mencapai sekitar 70 persen. Gus Ipul memperkirakan bahwa seluruh proses penyaluran akan selesai pada pekan depan. Kemensos telah mencairkan bansos tahap kedua untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta KPM dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun. Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap berdasarkan DTSEN, dimulai sejak Rabu, 28 Mei 2025. Dari lebih 20 juta data calon penerima, sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.

Berikut rincian proses penyaluran bansos:

• Koordinasi dengan BPS untuk validasi awal data.
• Validasi lanjutan oleh BPKP untuk memastikan kebenaran data.
• Penyaluran bertahap setelah data diverifikasi clear.
• Keterlibatan BPKP sejak awal untuk memastikan metode yang digunakan Kemensos sesuai standar.

Dengan langkah-langkah ini, Kemensos berupaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bansos, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.