Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji ulang kebijakan tarif parkir dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai sumber pendanaan untuk subsidi transportasi publik. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi kelompok masyarakat tertentu.

Dalam sebuah acara di Jakarta, Pramono menjelaskan bahwa kenaikan tarif parkir akan secara bertahap diberlakukan bagi masyarakat yang mampu secara finansial. Bersamaan dengan itu, sistem ERP juga akan diterapkan dengan target serupa, yaitu pengguna kendaraan pribadi dengan kemampuan ekonomi yang memadai. Hasil dari pungutan tarif parkir dan ERP ini akan dialokasikan untuk menyubsidi operasional layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Tujuannya adalah agar 15 golongan masyarakat prioritas dapat menikmati layanan transportasi tersebut secara gratis.

Adapun 15 golongan masyarakat yang direncanakan akan menerima manfaat dari program transportasi gratis ini meliputi:

• PNS & Pensiunan DKI
• Tenaga Kontrak DKI
• Penerima KJP
• Pekerja Bergaji UMP
• Penghuni Rusunawa
• Tim PKK
• Warga Kepulauan Seribu
• Penerima Raskin
• TNI & Polri
• Veteran
• Disabilitas
• Lansia (>60 tahun)
• Pengurus Rumah Ibadah
• Guru dan Staf PAUD
• Jumantik (Juru Pemantau Jentik)

Pramono menambahkan, inisiatif ini tidak hanya terbatas pada wilayah DKI Jakarta. Ketika TransJabodetabek terealisasi, masyarakat dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur juga akan mendapatkan fasilitas serupa. Dengan demikian, diharapkan mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi Jakarta dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mengurangi beban biaya transportasi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran. Diharapkan, dengan adanya subsidi transportasi publik ini, kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara keseluruhan dapat meningkat.