Badung Diguncang PHK di Sektor Pariwisata

Kabar kurang sedap menghampiri industri pariwisata Bali, khususnya di wilayah Badung. Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Energi dan Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali mencatat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 100 pekerja pariwisata sepanjang tahun 2025. Ironisnya, gelombang PHK ini terjadi di saat sektor pariwisata Bali tengah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan.

Kepala Disnaker ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengungkapkan data ini saat menghadiri audiensi dengan Aliansi Perjuangan Rakyat Bali di DPRD Bali. "Adanya PHK, meski hanya satu kasus, menjadi masalah tersendiri di Bali. Pariwisata kita sedang menggeliat, tingkat hunian hotel juga cukup tinggi. PHK ini menjadi anomali," ujarnya. Meskipun demikian, Setiawan mengakui bahwa data yang tercatat baru mencapai angka seratusan.

Hotel dan Restoran Terdampak

Mayoritas pekerja yang terkena PHK berasal dari sektor perhotelan dan restoran. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau bagi daerah untuk mengadakan pertemuan atau rapat di hotel, realisasinya terkendala masalah anggaran. Menurut Setiawan, pengalokasian anggaran untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta, terutama dalam masa perubahan anggaran.

Disnaker ESDM Provinsi Bali berencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi data PHK secara lebih komprehensif. Pendataan ini akan melibatkan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai skala PHK yang sebenarnya terjadi di sektor pariwisata Bali.

Dampak Ekonomi Global Jadi Pemicu?

Setiawan menduga bahwa PHK ini merupakan imbas dari kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Ia mengakui bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kajian mendalam dan solusi yang komprehensif. Di Bali, program-program padat karya masih minim dan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pemerintah daerah sedang berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan energi sebagai alternatif.

Saat ditanya mengenai perbandingan data PHK antara masa efisiensi anggaran saat ini dengan masa pandemi Covid-19, Setiawan menjelaskan bahwa situasinya berbeda. Covid-19 merupakan bencana alam yang tidak terduga, sementara situasi saat ini merupakan dampak dari krisis global yang berujung pada PHK. Namun, ia belum melakukan komparasi data secara detail.

Peluang Kerja di Sektor Lain

Setiawan berpendapat bahwa di tengah aktivitas ekonomi yang dinamis saat ini, seharusnya ada peluang kerja di sektor lain selain pariwisata. Namun, masyarakat Bali cenderung lebih memilih untuk bekerja di bidang perhotelan dan restoran. Padahal, masih banyak lowongan pekerjaan di sektor lain yang bisa dimanfaatkan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Suwirta, mengungkapkan bahwa DPRD Bali baru menerima aduan PHK dari pekerja outsourcing di Angkasa Pura. Kasus tersebut telah ditangani dengan mempertemukan pekerja dengan pihak direksi, dan diharapkan dapat segera diselesaikan.