Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan sistem rapat hybrid, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan lampu hijau untuk penyelenggaraan kegiatan di hotel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengungkapkan bahwa kebijakan pelonggaran ini bertujuan untuk mendukung sektor perhotelan dan restoran. Namun, Pemprov Sumsel tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan efisiensi anggaran. "Kita akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, dan beberapa kegiatan memang sudah dilaksanakan di hotel, tetapi dengan pembatasan jumlah peserta," jelas Edward di Palembang, Selasa (10/06/2025).

Strategi hybrid dipilih sebagai solusi untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan efektivitas kegiatan. Dengan sistem ini, sebagian peserta hadir secara fisik di lokasi acara, sementara sisanya mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing. Hal ini memungkinkan Pemprov Sumsel untuk mengurangi biaya akomodasi dan transportasi, tanpa mengurangi partisipasi dan interaksi antar peserta.

Edward menambahkan bahwa rapat-rapat rutin tetap dilaksanakan di lingkungan perkantoran pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk memprioritaskan penggunaan fasilitas yang sudah ada, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang memang membutuhkan fasilitas hotel.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Rabu (04/06/2025).

Tito menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama, namun bukan berarti seluruh kegiatan di hotel dan restoran harus dilarang. Ia memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan di hotel dan restoran:

• Pembatasan Jumlah Peserta: Pemprov Sumsel akan tetap membatasi jumlah peserta yang hadir secara fisik dalam kegiatan di hotel.
• Prioritaskan Sistem Hybrid: Sistem hybrid akan dioptimalkan untuk mengurangi biaya akomodasi dan transportasi.
• Rapat Rutin di Kantor Pemerintah: Rapat-rapat rutin akan tetap dilaksanakan di lingkungan perkantoran pemerintah.
• Efisiensi Anggaran: Efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan.
• Prinsip Kehati-hatian: Pemprov Sumsel akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Dengan kombinasi antara pelonggaran kebijakan dari Mendagri dan strategi efisiensi yang diterapkan oleh Pemprov Sumsel, diharapkan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.