Kota Bandung digegerkan dengan dugaan praktik jual beli kursi dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB). Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) bergerak cepat melakukan investigasi mendalam terkait isu sensitif ini. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat.

"Kami tidak akan mentolerir praktik kotor semacam ini. Jika terbukti ada indikasi awal, peringatan keras dan sanksi administrasi berat akan langsung diberikan. Namun, jika praktik tersebut sudah terlaksana, maka sanksi pidana akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan," ujar Farhan dengan nada serius di Balai Kota Bandung, Selasa (10/6/2025).

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa satu kursi diperjualbelikan dengan harga fantastis, berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta. Meskipun demikian, Farhan masih enggan mengungkap identitas sekolah-sekolah yang diduga terlibat, mengingat proses penyelidikan masih berlangsung intensif. "Belum saatnya informasi ini dibuka ke publik. Kami harus memastikan semuanya jelas dan berdasarkan fakta," imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurahman, mengungkapkan bahwa dugaan praktik terlarang ini melibatkan empat sekolah. Ia belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenjang sekolah yang terlibat, dengan alasan serupa, yaitu menjaga kerahasiaan proses investigasi yang sedang berjalan.

"Kami sudah mengumpulkan pihak-pihak dari sekolah terkait dan saat ini sedang dalam proses pendalaman. Mohon bersabar, semuanya akan terungkap pada waktunya. Yang jelas, ada empat sekolah yang menjadi fokus perhatian kami saat ini. Tetapi, perlu diingat, ini masih sebatas dugaan, belum terbukti secara hukum," terang Dani usai mengikuti rapat koordinasi dengan Wali Kota Bandung di Balai Kota.

Kasus dugaan jual beli kursi ini menjadi sorotan utama di dunia pendidikan Kota Bandung. Masyarakat menuntut transparansi dan ketegasan dari Pemkot dalam menuntaskan kasus ini. Keberhasilan pengungkapan kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen Pemkot dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pendidikan di Kota Bandung.

Berikut adalah beberapa poin penting yang sedang diinvestigasi:

• Identifikasi sekolah-sekolah yang terlibat.
• Penentuan oknum yang bertanggung jawab.
• Pembuktian praktik jual beli kursi.
• Penegakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.