Kerentanan Kabel Bawah Laut di Asia Tenggara Meningkat, Persaingan Geopolitik dan Potensi Intervensi

Jaringan kabel bawah laut, tulang punggung infrastruktur internet global, membentang sejauh 1,4 juta kilometer dan mentransmisikan lebih dari 95% lalu lintas data antarbenua. Namun, jaringan vital ini semakin rentan terhadap gangguan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Ancaman Terhadap Jaringan Kabel Bawah Laut

Kerusakan yang tidak disengaja, seperti akibat jangkar kapal, selalu menjadi risiko. Akan tetapi, insiden baru-baru ini di Laut Baltik dan Laut Merah telah meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi sabotase yang disengaja. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan yang lebih komprehensif.

Dalam forum keamanan Dialog Shangri-La IISS pada Juni 2025, Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk melindungi jaringan kabel. Ia menyatakan bahwa keamanan kabel bawah laut tidak dapat dijamin hanya dengan fokus pada satu titik saja, tetapi memerlukan pengamanan di kedua ujungnya.

Patroli NATO dan Insiden di Laut Merah

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran, negara-negara anggota NATO telah meningkatkan patroli di wilayah-wilayah strategis. Peningkatan ini mencakup penyebaran fregat, kapal perang anti-kapal selam, pesawat patroli maritim, dan pesawat nirawak untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kabel.

Pada Februari 2024, beberapa kabel di Laut Merah terputus akibat jangkar kapal kargo yang ditenggelamkan oleh militan Houthi. Insiden ini menyebabkan penurunan signifikan dalam kapasitas internet antara Eropa dan Asia, yang berdampak pada transaksi keuangan dan konferensi video.

Ketegangan Geopolitik di Asia Tenggara

Infrastruktur bawah laut di Asia Tenggara juga menghadapi tantangan geopolitik. Pada Februari 2025, otoritas Taiwan menahan sebuah kapal dengan awak warga negara Cina setelah terjadi kerusakan pada kabel komunikasi bawah laut di wilayahnya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan Cina, di mana Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Selain itu, Cina meningkatkan tekanan pada konsorsium yang berencana memasang kabel baru dari Jepang melalui Laut Cina Selatan. Beijing menuntut agar konsorsium mendapatkan "izin" dari mereka, yang secara efektif memperkuat klaim Cina atas perairan yang disengketakan secara internasional.

Zachary Abuza, seorang profesor di National War College di Washington, menjelaskan bahwa tindakan ini adalah cara lain bagi Cina untuk menegaskan kedaulatannya atas Laut Cina Selatan. Laporan juga menunjukkan bahwa Cina sedang mengembangkan "perangkat pemotong kabel canggih" yang mampu menargetkan kabel lapis baja pada kedalaman tertentu.

Kerentanan Vietnam dan Keterlibatan Uni Eropa

Vietnam, yang bergantung pada hanya lima kabel bawah laut, mengalami gangguan signifikan pada Februari 2023, ketika kelima kabel mengalami kerusakan. Pada Juni 2024, tiga dari lima kabel kembali mengalami kerusakan. Pemerintah Vietnam, menurut Alexander Vuving dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, berhati-hati untuk tidak membuat marah Cina dan cenderung meremehkan kecurigaan sabotase.

Vietnam berencana menambah empat kabel baru untuk meningkatkan konektivitas dan sumber daya listrik. Hanoi mendorong perusahaan telekomunikasi Vietnam untuk memimpin inisiatif ini, tetapi mencari investasi asing, terutama dari Cina dan Amerika Serikat. Vuving mencatat bahwa banyak pihak di Vietnam melihat situasi ini sebagai dilema, karena mereka tidak ingin bergantung pada salah satu negara dan terjerat dalam persaingan AS-Cina.

Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan kabel. Pada Februari 2025, Uni Eropa menerbitkan Rencana Aksi Perlindungan Kabel, yang menyerukan pengembangan diplomasi kabel tingkat lanjut. Henna Virkkunen, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, mengumumkan bahwa hampir €1 miliar dialokasikan untuk meningkatkan pengawasan kabel bawah laut dan membangun armada kapal perbaikan darurat.

Peran Eropa di Asia dan Perspektif AS

Joshua Kurlantzick dari Dewan Hubungan Luar Negeri berpendapat bahwa meskipun Eropa dapat membantu membangun lebih banyak infrastruktur kabel bawah laut untuk Asia Tenggara, Cina sudah mendominasi jaringan kabel di wilayah tersebut. Upaya besar dan mahal akan diperlukan untuk menggantikan jaringan kabel Cina, dan Eropa mungkin tidak mampu melakukannya.

Selain itu, Amerika Serikat tampaknya semakin percaya bahwa Eropa harus fokus pada keamanan Eropa dan mengurangi keterlibatan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, berpendapat bahwa keamanan Indo-Pasifik dan Eropa saling terkait dan menyerukan kolaborasi untuk melindungi jaringan kabel bawah laut.