Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) ke Kabupaten Nduga, Papua, baru-baru ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat dukungan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di wilayah rawan konflik. Pengamat militer menilai, lawatan tersebut bukan sekadar simbol kehadiran negara, tetapi juga momentum untuk memperbaiki alokasi anggaran, logistik, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan personel yang bertugas di medan yang penuh tantangan seperti Papua.

Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan pertahanan, terutama dalam konteks Papua yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial yang tinggi. Kunjungan langsung ke lapangan menunjukkan kesadaran bahwa pemahaman situasi di Papua tidak bisa hanya didasarkan pada laporan administratif semata. Dengan melihat langsung kondisi para prajurit di lapangan, Menkeu dapat memahami secara konkret berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk minimnya dukungan anggaran dan logistik yang layak.

Kehadiran Menhan dan Menkeu di Nduga juga dinilai sebagai bentuk pengakuan atas beratnya tugas yang diemban para prajurit di wilayah rawan. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan memperkuat rasa kebersamaan antara pemerintah dan TNI. Bagi masyarakat Papua, kunjungan ini mengirimkan pesan bahwa negara hadir tidak hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga dengan keseriusan fiskal dan sosial. Kehadiran pejabat setingkat menteri di tengah situasi berisiko tinggi menunjukkan komitmen untuk mendengar, melihat langsung, dan memahami persoalan secara menyeluruh.

Berikut adalah poin-poin penting yang disoroti dalam kunjungan tersebut:

• Perbaikan Alokasi Anggaran: Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam alokasi anggaran untuk mendukung operasional TNI di Papua, termasuk pengadaan logistik yang memadai.
• Peningkatan Kesejahteraan Prajurit: Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas di Papua, termasuk memberikan tunjangan dan fasilitas yang layak.
• Perlindungan Personel: Kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan personel TNI yang bertugas di Papua, termasuk memberikan peralatan keamanan yang memadai.
• Sinergi Kebijakan: Kunjungan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan pertahanan dalam mengatasi masalah di Papua.
• Komitmen Pemerintah: Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat Papua dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

Kunjungan kerja Menhan dan Menkeu ke Nduga diawali dari Bandara Timika, lalu dilanjutkan ke Bandara Kenyam. Di sana, keduanya meninjau langsung Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku yang berada di garis depan wilayah konflik. Selama kunjungan, Menhan dan Menkeu serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan.

Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa kunjungan ini merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara. Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya, dan sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara. Kunjungan Menkeu Sri Mulyani ke wilayah rawan konflik di Papua ini merupakan yang pertama kalinya, menandai keseriusan pemerintah dalam menangani masalah di Papua secara komprehensif.