Kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia semakin memprihatinkan. Insiden kericuhan yang terjadi di Job Fair Bekasi pada 27 Mei 2025 lalu adalah bukti nyata dari tingginya kebutuhan akan pekerjaan dan ketidaksiapan sistem yang ada dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut. Peristiwa ini bukan hanya sekadar masalah manajemen acara, tetapi juga merupakan sinyal kuat tentang disrupsi besar yang tengah terjadi di pasar tenaga kerja dan memerlukan antisipasi segera. Kita memasuki era "Post-Labor Economics" atau Ekonomi Pasca-Perburuhan.

Era ini ditandai dengan gelombang otomatisasi, perubahan demografi, dan munculnya tuntutan ekonomi baru. Kondisi ini diprediksi akan mengubah fondasi upah dan tunjangan tradisional secara signifikan. Indonesia, dengan angkatan kerja muda yang melimpah dan sektor informal yang dominan, harus bersiap menghadapi gejolak ini demi menjamin masa depan generasi penerus bangsa.

Pergeseran Paradigma Upah

Landskap pekerjaan masa depan sedang mengalami transformasi mendasar. Fondasi upah dan tunjangan tradisional kini diuji oleh otomatisasi, perubahan demografi, dan tuntutan ekonomi yang terus berkembang. Riset terbaru mengindikasikan bahwa sistem upah minimum yang statis akan ditinggalkan. Contohnya, upah federal di Amerika Serikat yang tidak mengalami perubahan sejak Juli 2009, sementara inflasi terus menggerus daya belinya.

Praktik "subminimum wage" untuk pekerja yang mengandalkan tip juga telah dihapuskan di beberapa negara bagian AS, dan terbukti mampu memperbaiki kondisi para pekerja di sektor tersebut. Di Indonesia, ini berarti sektor informal, yang menampung hampir 60 persen tenaga kerja, akan didorong menuju standar yang lebih seragam.

Kebutuhan akan transparansi yang semakin meningkat di tingkat global akan meruntuhkan model negosiasi upah yang tertutup. Praktik tawar-menawar upah di sektor formal akan digantikan dengan "wage posting" atau pencantuman upah secara transparan di setiap lowongan pekerjaan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dan berpotensi menekan kesenjangan upah.

Praktik "upah berdasarkan pengalaman" juga akan ditinggalkan karena dianggap memicu bias. Secara umum, transparansi gaji terbukti efektif dalam mengurangi disparitas upah. Bahkan, upah berbasis lokasi geografis juga akan menjadi usang. Digitalisasi pekerjaan mendorong alokasi upah berdasarkan keterampilan global, bukan lagi zona ekonomi lokal. Hal ini memungkinkan pekerja di kota-kota seperti Bandung untuk mendapatkan bayaran setara dengan pekerja di Jakarta untuk pekerjaan yang dilakukan secara remote. Namun, ini juga memunculkan tantangan persaingan dengan tenaga kerja global yang tidak dapat dihindari.

Tunjangan Fleksibel dan Adaptif

Disrupsi tidak hanya terjadi pada sistem upah, tetapi juga pada tunjangan yang selama ini dianggap kaku. Model asuransi kesehatan berbasis perusahaan, yang di Indonesia hanya tersedia bagi sebagian kecil pekerja formal, kemungkinan besar akan digantikan dengan skema tunjangan portabel yang berbasis pemerintah, seperti perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjangkau jutaan pekerja informal yang belum terintegrasi sepenuhnya dalam program JKN.

Paket tunjangan tetap yang tidak fleksibel, seperti cuti sakit seragam, akan bergeser menuju modul tunjangan "on-demand", seperti dana pelatihan atau subsidi penitipan anak. Tren global menunjukkan preferensi pekerja terhadap tunjangan adaptif, namun implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh regulasi ketenagakerjaan yang kaku.

Bahkan, sistem jaminan sosial tradisional seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang akan kewalahan menampung pekerja paruh waktu dan pekerja gig economy yang terus bertumbuh, mungkin akan mengalami evolusi. Konsep Universal Basic Benefits (UBB), yang sedang diuji coba di beberapa negara maju, dapat menjadi alternatif. Di Indonesia, kita masih berada di tahap awal dengan program seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang cakupannya masih perlu diperluas secara signifikan.

Transformasi ini dipercepat oleh beberapa faktor kunci di Indonesia. Deindustrialisasi prematur, dengan proyeksi PHK massal di sektor tekstil (sekitar 280.000 pekerja pada 2025), memaksa transisi cepat ke ekonomi berbasis keterampilan, tetapi tanpa kesiapan infrastruktur pelatihan yang memadai.

Demografi muda Indonesia, dengan lebih dari 150 juta angkatan kerja dan median usia sekitar 30 tahun, berpotensi menjadi aset jika reskilling berhasil, tetapi berisiko menjadi beban jika gagal. Tekanan global, termasuk gejolak pasar dan banjir impor murah, juga mempercepat otomatisasi industri dan memangkas pekerjaan berbasis upah rendah.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi yang kritis pun mengintai. Ada risiko polarisasi ketenagakerjaan: jutaan pekerja sektor informal berisiko kehilangan pendapatan tanpa jaring pengaman memadai, sementara pekerja terampil di kota akan menikmati upah global. Eksklusi pekerja senior, sekitar 15 persen total tenaga kerja berusia di atas 50 tahun, yang kesulitan mengakses pelatihan ulang, berpotensi meningkatkan pengangguran struktural.

Terakhir, ketimpangan geografis akibat konsentrasi investasi di kota-kota besar akan memperlebar jurang upah desa-kota, memicu urbanisasi tak terkendali yang dapat memperburuk masalah sosial.

Jalan Adaptasi Bangsa

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia membutuhkan adaptasi yang cepat. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat inisiatif awal UBB terbatas dan integrasi "wage posting" dalam platform rekrutmen. Penghapusan upah subminimum untuk sektor formal mungkin terjadi, meskipun UMKM perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan dispensasi. JKN berpotensi diperluas menjadi tunjangan portabel dasar, dan formula upah minimum provinsi dapat berevolusi menjadi "skill-based indexing" berbasis sertifikasi kompetensi.

Rekomendasi kebijakan strategis menjadi krusial. Reformasi dan perluasan cakupan JKP harus menjadi prioritas, diintegrasikan dengan insentif pelatihan berbasis industri prioritas seperti ekonomi hijau. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk Peta Jalan Reskilling Nasional, dengan program seperti Kartu Prakerja versi industri yang fokus pada sertifikasi digital bagi pekerja terdampak PHK. Terakhir, desentralisasi ekonomi berbasis digital melalui pembangunan pusat-pusat digital di luar Jawa, misalnya Batam atau Makassar, penting untuk menyerap tenaga kerja terampil dengan tawaran upah kompetitif dan insentif yang menarik. Ini akan mengurangi ketimpangan geografis dan memperluas kesempatan kerja di seluruh Nusantara.

Transisi Indonesia menuju Ekonomi Pasca-Perburuhan akan lebih dalam dan berisiko dibandingkan negara maju karena ketergantungan pada sektor informal, deindustrialisasi prematur, dan kesenjangan regulasi. Tiga titik kritis yang menentukan keberhasilan kita adalah kecepatan adopsi skema tunjangan portabel, efektivitas alih keterampilan massal, dan kemampuan mendistribusikan kesempatan kerja berbasis skill ke seluruh Nusantara.

Kegagalan mengatasi tiga tantangan ini berpotensi memicu stagnasi ekonomi berkepanjangan dan eksklusi sosial, terutama di tengah momentum bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2045. Dalam era di mana sebagian besar pekerjaan tradisional berisiko hilang akibat otomatisasi, kesuksesan bukan lagi tentang "mencari lowongan", tetapi menciptakan peran baru melalui kombinasi keunikan manusia (empati, kreativitas, etika), penguasaan teknologi (AI sebagai alat, bukan ancaman), dan agilitas ekonomi (pendapatan multidimensi).

Ini adalah misi bangsa saat ini, yang membutuhkan visi jangka panjang, eksekusi konsisten, dan keyakinan teguh bahwa setiap individu memiliki potensi tak terbatas untuk menjadi penggerak ekonomi. Mari kita wujudkan potensi itu, karena era emas perekonomian Indonesia ada di tangan kita.