Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terus berupaya mengatasi permasalahan penurunan muka tanah (land subsidence) dan risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melanjutkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta. Saat ini, Kementerian PU tengah mempersiapkan pembangunan tanggul Tahap 7.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pengamanan pesisir pantai merupakan program prioritas dan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan tanggul ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi wilayah pesisir Jakarta dari ancaman banjir rob dan intrusi air laut.

Pembangunan tanggul pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 akan dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan. Paket 1 akan dilaksanakan di Kali Ancol dan Kali Dadap. Untuk pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1, direncanakan sepanjang 100 meter dan akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema single years contract (SYC) pada tahun 2025 dan saat ini dalam tahap persiapan lelang.

Sementara itu, paket-paket berikutnya pada Tahap 7 direncanakan akan mencakup pembangunan tanggul sepanjang 850 meter yang berlokasi di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Pendanaan untuk kegiatan ini sedang dalam tahap pengusulan dan akan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pelaksanaan proyek ini akan menggunakan skema multi years contract (MYC) yang akan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2027.

Selain pembangunan tanggul, pada Tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap. Sistem polder ini merupakan bagian integral dari sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Pendanaan untuk pembangunan sistem polder ini juga akan bersumber dari SBSN dan dilaksanakan melalui skema MYC 2026-2027.

Sebagai informasi, hingga tahun 2024, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta sepanjang total 14,75 km. Pembangunan ini terbagi menjadi enam tahap pekerjaan yang tersebar di berbagai kawasan, termasuk Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang komprehensif. Sistem ini juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi risiko banjir dan abrasi, tetapi juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dengan demikian, pembangunan tanggul pesisir Jakarta ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.