Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas Antisipasi Penyelewengan Dana Kopdes Merah Putih

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat pengelolaan dana Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih guna mencegah penyelewengan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, secara bersamaan menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam program pengembangan Kopdes Merah Putih yang membutuhkan anggaran signifikan, yakni Rp 3-5 miliar per unit per desa. Dana tersebut direncanakan bersumber dari pinjaman perbankan Himbara, meski skema pembiayaannya masih dalam pembahasan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan pihak perbankan terkait.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dua jalur pengawasan utama berdasarkan Undang-Undang Desa. Pertama, pengawasan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dianalogikan sebagai DPRD di tingkat desa. BPD memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana desa dan melaporkan potensi pelanggaran, bahkan hingga mengajukan impeachment terhadap kepala desa jika terbukti melakukan penyelewengan. Kedua, pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Bupati maupun Walikota. Sebagai langkah tambahan, Mendagri berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengarahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Desa untuk melakukan pengawasan aktif terhadap Kopdes Merah Putih. Sanksi atas pelanggaran akan diberikan secara bertahap, mulai dari sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga sanksi pemberhentian tetap bagi kepala desa yang terbukti melakukan penyelewengan. Dalam kasus pidana, aparat penegak hukum (APH) akan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Menkop UKM Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Prinsip koperasi yang menekankan asas kekeluargaan, kemandirian, dan gotong royong menjadi landasan penting dalam pengawasan sosial. Keterlibatan beberapa kementerian terkait dalam program ini juga akan memperkuat sistem pengawasan dan menjamin akuntabilitas penggunaan dana. Beliau menegaskan bahwa segala bentuk penyelewengan akan ditindak tegas oleh APH. Program Kopdes Merah Putih, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa, membutuhkan pengawasan yang komprehensif dan transparan untuk memastikan keberhasilan program dan mencegah penyalahgunaan dana.

Pemerintah menyadari potensi risiko penyelewengan dana yang cukup besar mengingat jumlah anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, komitmen untuk pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi krusial untuk memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Langkah-langkah konkrit yang akan diambil pemerintah untuk memastikan pengawasan yang efektif antara lain:

• Penerbitan Surat Edaran (SE) Mendagri kepada DPMD dan Inspektorat Desa.
• Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan.
• Pemantauan aktif dari pemerintah daerah (Bupati/Walikota).
• Keterlibatan APH dalam penindakan penyelewengan dana.
• Pengawasan dari beberapa kementerian terkait.
• Penegasan prinsip koperasi yang menekankan asas kekeluargaan, kemandirian, dan gotong royong.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program Kopdes Merah Putih dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.