Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum penting, Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss.

Dalam pidatonya di hadapan perwakilan negara-negara anggota ILO, Menaker Yassierli menekankan pentingnya mewujudkan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Menurutnya, fondasi dunia kerja yang adil dan kokoh sangat krusial untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Indonesia meyakini bahwa dunia kerja yang dibangun atas dasar keadilan dan kekuatan akan mampu mengatasi berbagai tantangan global yang ada," ujar Yassierli.

Pernyataan ini merupakan respons terhadap laporan Direktur Jenderal ILO yang menyoroti isu-isu krusial di dunia kerja saat ini. Laporan tersebut menyoroti peningkatan angka pengangguran, kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan ketidakpastian ekonomi yang menghantui banyak negara. Menaker Yassierli mengakui bahwa Indonesia turut merasakan dampak dari permasalahan global ini, dan menekankan perlunya kerjasama kolektif untuk mencari solusi yang efektif.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh 24.036 pekerja sejak awal tahun hingga 23 April 2025. Sektor manufaktur menjadi penyumbang angka PHK tertinggi, yaitu mencapai 16.801 kasus. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan 3.622 kasus, serta sektor jasa lainnya sebanyak 2.012 kasus.

Tiga provinsi dengan jumlah kasus PHK terbanyak adalah Jawa Tengah (10.692 pekerja), DKI Jakarta (4.649 pekerja), dan Riau (3.546 pekerja).

Berikut rincian data PHK berdasarkan sektor:

• Manufaktur: 16.801 kasus
• Perdagangan Besar dan Eceran: 3.622 kasus
• Jasa Lainnya: 2.012 kasus

Berikut rincian data PHK berdasarkan provinsi:

• Jawa Tengah: 10.692 pekerja
• DKI Jakarta: 4.649 pekerja
• Riau: 3.546 pekerja

Data ini menggarisbawahi urgensi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terdampak PHK. Komitmen yang disampaikan Menaker Yassierli di forum ILO menjadi sinyal penting bahwa Indonesia berupaya aktif dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat.