Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang memiliki ekosistem unik dan rentan.

Pengumuman pencabutan izin ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hadir untuk memberikan keterangan resmi terkait kebijakan baru ini. Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan IUP keempat perusahaan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk laporan dari Kementerian LHK mengenai potensi dampak lingkungan yang signifikan.

Sebelumnya, Menteri LHK telah menyampaikan niatnya untuk meninjau ulang izin lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa perusahaan yang menjadi fokus perhatian dalam evaluasi ini antara lain PT Gag Nikel (GN) yang beroperasi di Pulau Gag, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) yang beroperasi di Pulau Kawei, dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) yang beroperasi di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele.

Temuan dari evaluasi tersebut menunjukkan adanya beberapa permasalahan serius terkait dengan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Beberapa di antaranya adalah penggunaan teknologi penanganan limbah yang belum memadai, ketidakmampuan dalam melakukan rehabilitasi lahan pasca-tambang, dan pelanggaran terhadap izin penggunaan kawasan hutan. Khusus untuk PT KSM, ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar area yang telah disetujui dalam Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH). Sementara itu, evaluasi terhadap PT MRP menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.

Keputusan pencabutan IUP ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan tambang yang tidak mematuhi peraturan lingkungan dan menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata bahari terkemuka di dunia dan melindungi hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut.

• PT Gag Nikel (GN)
• PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
• PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
• PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)