Banjir Balikpapan: Upaya Penanggulangan Bencana dan Tantangan Infrastruktur
Banjir Balikpapan: Upaya Penanggulangan Bencana dan Tantangan Infrastruktur
Kota Balikpapan kembali dilanda banjir pada Jumat dini hari, 7 Maret 2025, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Banjir yang merendam sejumlah kawasan hingga ketinggian 1 hingga 1,5 meter mengakibatkan kerugian material bagi warga dan lumpuhnya arus lalu lintas di sejumlah titik, termasuk Jalan MT Haryono, salah satu akses utama kota. Warga di Kampung Timur, Jalan Beler, Gang Mufakat, dan Jalan MT Haryono menjadi korban terdampak paling parah. Rudi, seorang warga Gang Mufakat, menuturkan bahwa banjir datang secara tiba-tiba dan mengakibatkan hampir seluruh harta bendanya, termasuk televisi dan dokumen penting, hilang tersapu arus. Kejadian ini menjadi sorotan mengingat banjir bukanlah fenomena baru di Balikpapan.
Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan relawan kebencanaan langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi warga terdampak. Namun, di balik upaya penyelamatan darurat tersebut, permasalahan mendasar terkait tata kelola air dan infrastruktur kota menjadi sorotan utama. Sari, warga Gang Mufakat, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini, yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi permanen. Ia menyoroti luapan Sungai Ampal sebagai penyebab utama banjir berulang di wilayahnya dan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.
Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), telah berupaya mengurangi risiko banjir dengan melakukan pembersihan drainase secara rutin. Kepala DPU Balikpapan, Rita, menjelaskan bahwa tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Drainase setiap hari membersihkan minimal sembilan titik lokasi rawan penyumbatan, dengan jumlah yang bisa bertambah tergantung kondisi lapangan. Proses pembersihan dilakukan secara manual, namun alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pekerjaan di lokasi-lokasi yang membutuhkan. Meskipun demikian, upaya ini tampaknya belum cukup efektif untuk mengatasi banjir secara menyeluruh.
Data DPU Balikpapan menunjukkan adanya tren penurunan jumlah titik banjir dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat 79 titik banjir pada 2021, turun menjadi 60 titik (2022), 57 titik (2023), dan 38 titik (2024). Namun, banjir yang terjadi pada awal Maret 2025 masih merendam area seluas 244 hektare, atau sekitar 2,06 persen dari total kawasan permukiman. Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kota Balikpapan berencana membangun bendungan pengendali (bendali) di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, di lahan seluas 10 hektare. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengendalikan aliran air dan meminimalisir risiko banjir, khususnya selama musim hujan.
Tantangan ke depan bagi Pemerintah Kota Balikpapan adalah bagaimana mengintegrasikan upaya penanggulangan banjir secara komprehensif. Pembersihan drainase rutin perlu diiringi dengan investasi dalam infrastruktur yang lebih memadai, seperti normalisasi sungai, pembangunan saluran air yang lebih besar dan efektif, serta pengelolaan lahan yang memperhatikan aspek resapan air. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga krusial untuk mendukung keberhasilan upaya penanggulangan banjir ini. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan banjir di Balikpapan.