Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan Raja Ampat. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut wajib terlibat secara aktif dalam proses pemulihan ekosistem yang terdampak akibat aktivitas penambangan. Upaya ini menjadi krusial untuk memulihkan keanekaragaman hayati laut yang menjadi ciri khas Raja Ampat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan tersebut.

Raja Ampat, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius akibat aktivitas penambangan. Temuan pelanggaran oleh empat perusahaan tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendorong KLHK untuk bertindak cepat dan tegas. Menteri Hanif menegaskan komitmennya untuk melindungi Raja Ampat dari ancaman aktivitas pertambangan nikel. Langkah-langkah hukum, baik perdata maupun pidana, tengah dikaji untuk menjerat pelaku perusakan lingkungan.

Fokus utama KLHK saat ini adalah pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan. Hal ini mencakup:

• Restorasi Ekosistem: Mengembalikan kondisi ekosistem laut dan darat yang rusak akibat penambangan.
• Penegakan Hukum: Menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
• Pengawasan Ketat: Memastikan aktivitas pertambangan di masa depan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat.

KLHK menekankan bahwa perlindungan lingkungan di Raja Ampat bukan hanya sekadar wacana, tetapi merupakan prioritas utama pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam, serta memastikan Raja Ampat tetap menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia yang lestari bagi generasi mendatang.