Program keringanan pajak kendaraan bermotor, atau yang lebih dikenal dengan pemutihan pajak, tengah berlangsung di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Kesempatan ini memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak bertahun-tahun. Melalui program ini, wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok tahun berjalan, sementara denda dan akumulasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

Kesempatan emas ini hendaknya tidak disia-siakan. Pemerintah Daerah Jawa Barat telah menyampaikan bahwa program serupa belum tentu akan diadakan kembali dalam waktu dekat. Lalu, apa konsekuensi bagi mereka yang tetap abai dan enggan memanfaatkan program ini?

Salah satu konsekuensi yang mungkin dihadapi adalah pembatasan akses kendaraan di wilayah tertentu. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang melarang kendaraan dengan tunggakan pajak melewati jalan-jalan protokol, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghambat mobilitas sehari-hari.

Program keringanan pajak kendaraan di Jawa Barat telah dimulai sejak 20 Maret 2025 dan diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan minimal enam bulan sebelum jatuh tempo. Misalnya, jika jatuh tempo pajak kendaraan Anda adalah Desember 2024, Anda dapat memanfaatkan program ini dengan membayar pajak pada bulan Juni 2025.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memulihkan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

Bagi masyarakat Jawa Barat yang ingin memanfaatkan program ini, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui beberapa kanal resmi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, yaitu:

• Samsat Induk dan Keliling
• Samsat Drive Thru
• Samsat Outlet di Pusat Perbelanjaan
• Aplikasi Sambara dan e-Samsat Jabar

Syarat dan Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

Walaupun tidak ada persyaratan khusus yang rumit, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

• Kendaraan harus terdaftar di wilayah hukum Jawa Barat.
• Kendaraan tidak dalam status blokir permanen dalam sistem administrasi pajak kendaraan.
• Pemilik kendaraan wajib membawa dokumen-dokumen penting seperti STNK, BPKB, dan KTP yang masih berlaku.
• Bagi pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama, wajib melampirkan bukti transaksi jual beli kendaraan yang sah.
• Program ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, dan tidak mencakup pajak lima tahunan atau pengesahan STNK.

Dengan memahami konsekuensi yang mungkin timbul dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan, diharapkan para pemilik kendaraan dapat lebih bijak dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka.