Bali, pulau dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, kini tengah bergulat dengan masalah kemacetan yang semakin parah. Keluhan wisatawan dan warga lokal mengenai waktu yang terbuang di jalan akibat kepadatan lalu lintas semakin menjadi perhatian serius.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan infrastruktur jalan yang ada sebagai penyebab utama kemacetan ini. Hal ini diungkapkan dalam rapat penting mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang fokus pada sektor pangan, air, energi, dan transportasi.

Kondisi kemacetan di Bali bahkan telah membuat tokoh seperti Tony Wheeler, pendiri Lonely Planet, enggan untuk kembali berkunjung. Wheeler menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan kembali kunjungannya setelah masalah kemacetan ini dapat diatasi.

Menanggapi permasalahan ini, Gubernur Koster menekankan pentingnya pengelolaan transportasi umum yang efektif sebagai solusi. Beliau menjelaskan bahwa transportasi publik merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah. Saat ini, Trans Metro Dewata menjadi salah satu andalan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan angka yang mencengangkan. Hingga tahun 2024, jumlah kendaraan di Bali mencapai 5.278.984 unit, jauh melebihi jumlah penduduk yang hanya sekitar 4.3 juta jiwa. Sepeda motor mendominasi dengan 4.528.734 unit, diikuti oleh mobil penumpang sebanyak 544.640 unit. Kota Denpasar mencatat jumlah kendaraan terbanyak dengan 1.781.862 unit, disusul Kabupaten Badung dengan 976.344 unit. Kabupaten Bangli menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan paling sedikit, yaitu 154.075 unit.

Gubernur Koster mengakui bahwa sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara, memerlukan pengelolaan yang baik untuk mengatasi tantangan mobilitas, terutama transportasi darat. Untuk mewujudkan pengelolaan transportasi yang profesional dan berkelanjutan, pengembangan sistem kelembagaan yang tepat menjadi kunci utama.

Beberapa langkah konkret yang mungkin akan diambil oleh pemerintah daerah meliputi:

• Pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan: Memperluas jaringan jalan, membangun jalan layang atau underpass, dan memperbaiki kualitas jalan yang ada.
• Optimalisasi transportasi publik: Meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan Trans Metro Dewata, serta mengembangkan jenis transportasi publik lainnya seperti kereta api ringan (LRT) atau bus rapid transit (BRT).
• Pembatasan kendaraan pribadi: Menerapkan kebijakan ganjil-genap, mengenakan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan, atau memberlakukan electronic road pricing (ERP) di wilayah tertentu.
• Pengembangan sistem transportasi cerdas: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatur lalu lintas, memberikan informasi real-time kepada pengguna jalan, dan mengoptimalkan rute perjalanan.
• Sosialisasi dan edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Diharapkan dengan langkah-langkah strategis ini, masalah kemacetan di Bali dapat teratasi dan mobilitas masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan.