Kemenkeu Umumkan Pencairan Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Capai Rp 30 Triliun
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah, serta para pensiunan. Hingga tanggal 5 Juni 2025, pukul 16.00 WIB, total dana yang telah dicairkan mencapai Rp 30 triliun.
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, penyaluran gaji ke-13 untuk ASN pusat mencapai Rp 12,76 triliun yang meliputi 1.977.942 pegawai. Rinciannya meliputi:
- PNS/Pejabat Negara: Rp 7,13 triliun untuk 838.572 pegawai
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Rp 416,7 miliar untuk 107.431 pegawai
- Anggota POLRI: Rp 1,92 triliun untuk 488.248 personel
- Prajurit TNI: Rp 3,10 triliun untuk 515.619 personel
- PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri): Rp 177,4 miliar untuk 28.072 pegawai
Deni menambahkan, dari total 9.204 satuan kerja (satker), sebanyak 9.180 satker (99,7%) telah membayarkan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri. Sebanyak 97 Kementerian/Lembaga (K/L) atau 100% telah mengajukan pembayaran gaji ke-13.
Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan telah mencapai Rp 11,40 triliun yang diterima oleh 3.506.346 pensiunan (95,8%). Rinciannya adalah:
- PT Taspen: Rp 10,20 triliun untuk 3.085.407 pensiunan (97,6%)
- PT Asabri: Rp 1,20 triliun untuk 420.939 pensiunan (84,4%)
Untuk ASN di daerah, realisasi pembayaran gaji ke-13 mencapai Rp 6,3 triliun yang telah disalurkan kepada 1.258.400 pegawai oleh 194 pemerintah daerah (pemda) dari total 546 pemda (35,5%). Pembayaran ini dibagi dalam beberapa periode:
- 1-5 Juni 2025: Rp 4,46 triliun untuk 868.957 pegawai oleh 131 Pemda
- 6-20 Juni 2025: Rp 1,57 triliun untuk 330.990 pegawai oleh 52 Pemda
- 21-30 Juni 2025: Rp 323,1 miliar untuk 58.453 pegawai oleh 11 Pemda
Pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 49,3 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 ASN dan pensiunan tahun ini. Realisasi pembayaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.