Regulasi Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil: Perlindungan Ekosistem dan Pembatasan Eksploitasi

Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kegiatan pertambangan, semakin menjadi sorotan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk melindungi ekosistem unik dan rentan di wilayah ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pemanfaatan sumber daya di wilayah tersebut.

Undang-undang ini, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, secara tegas melarang kegiatan yang dapat merusak ekosistem pulau-pulau kecil. Larangan ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk:

• Penambangan terumbu karang
• Pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi
• Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, atau metode lain yang merusak terumbu karang
• Perusakan ekosistem mangrove
• Penambangan pasir, minyak, gas, dan mineral yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar
• Pembangunan fisik yang merusak lingkungan

Pasal 35 huruf k secara khusus melarang penambangan mineral yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar (Pasal 73).

Definisi Pulau Kecil dan Contoh Kasus di Raja Ampat

Undang-undang ini mendefinisikan "pulau kecil" sebagai pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi (Pasal 1 poin 3). Definisi ini penting karena menjadi dasar dalam penerapan regulasi perlindungan terhadap pulau-pulau kecil.

Sebagai contoh, beberapa pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi lokasi kegiatan pertambangan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pulau yang ditambang di Raja Ampat termasuk kategori pulau kecil:

• Pulau Gag (187,87 hektare): Ditambang oleh PT GAG Nikel
• Pulau Kawei (4.561 hektare): Ditambang oleh PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM)
• Pulau Manuran (743 hektare): Ditambang oleh PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP)
• Pulau Batang Pele (2.000 hektare): Ditambang oleh PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP)
• Pulau Manyaifun (21 hektare): Ditambang oleh PT MRP

Namun, ada satu pulau yang tidak termasuk kategori pulau kecil, yaitu Pulau Waigeo yang merupakan pulau terbesar di Raja Ampat dengan luas 3.155 kilometer persegi. Pulau ini juga menjadi lokasi kegiatan pertambangan oleh PT ASP. Keberadaan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi regulasi perlindungan dan dampaknya terhadap ekosistem serta masyarakat setempat.

Regulasi yang ada bertujuan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem pulau-pulau kecil dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.