Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menanggulangi penurunan muka tanah (land subsidence) yang menjadi ancaman serius bagi Jakarta dan wilayah sekitarnya. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah melanjutkan pembangunan tanggul pantai Jakarta, sebuah proyek strategis nasional (PSN) yang bertujuan untuk melindungi garis pantai dan mengurangi risiko banjir rob.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pengamanan wilayah pesisir merupakan prioritas utama kementeriannya. Proyek tanggul pantai ini menjadi bagian integral dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan sistem pengendalian banjir yang komprehensif di Jakarta.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah merencanakan pembangunan tanggul pantai Jakarta Tahap 7. Fokus utama tahap ini adalah pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta, khususnya di wilayah Kali Ancol dan Kali Dadap.

Secara rinci, rencana pembangunan meliputi beberapa paket pekerjaan:

• Paket 1 Kali Ancol: Pembangunan tanggul sepanjang 100 meter yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema single years contract (SYC) pada tahun 2025, dan saat ini dalam tahap persiapan lelang.
• Paket Lanjutan Tahap 7: Pembangunan tanggul sepanjang 850 meter yang mencakup wilayah Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Pendanaan proyek ini diusulkan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan dengan skema multi years contract (MYC) selama periode 2026-2027.
• Sistem Polder Kali Dadap: Pembangunan satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Sistem ini akan terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) dan didanai melalui SBSN dengan skema MYC 2026-2027.

Hingga akhir tahun 2024, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta sepanjang 14,75 km. Proyek ini terbagi dalam enam tahap pekerjaan yang tersebar di berbagai lokasi strategis, termasuk Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.

Kementerian PUPR menekankan bahwa pembangunan tanggul laut hanyalah salah satu komponen dari sistem pengendalian banjir terpadu. Upaya ini juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Integrasi ini melibatkan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memastikan pasokan air bersih yang memadai, serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan risiko banjir dan abrasi dapat diminimalkan, sekaligus mencegah penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman dan berkelanjutan di masa depan.