Krisis ekonomi telah mengguncang industri perhotelan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Hotel Borobudur. Kondisi ini diperparah dengan adanya aturan efisiensi anggaran yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

Hotel Borobudur, salah satu ikon pariwisata di kawasan tersebut, terpaksa merumahkan sekitar 70 karyawan tetap. Langkah pahit ini diambil sebagai respons terhadap penurunan drastis tingkat hunian dan pendapatan operasional yang terus merosot sejak tahun lalu. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magelang, Usep Syarifudin, penurunan ini semakin tajam pada awal tahun 2025, khususnya pada periode Januari hingga Mei.

"Penurunan pendapatan dan tingkat hunian sebenarnya sudah mulai terasa sejak 2024. Namun, situasinya semakin memburuk setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah dan daya beli masyarakat yang lesu," ungkap Usep. Akibatnya, banyak hotel yang terpaksa menghentikan penggunaan tenaga harian karena minimnya kegiatan dan acara yang diselenggarakan.

Usep mengkritik aturan efisiensi yang diterapkan pemerintah, menyebutnya sebagai "pembunuh" bagi industri perhotelan dan restoran. Ia menyambut baik dorongan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah menggelar kegiatan di hotel dan restoran untuk menggerakkan sektor ekonomi. Menurutnya, efisiensi anggaran yang berlebihan tidak hanya berdampak pada hotel dan restoran, tetapi juga sektor pendukung seperti objek wisata dan UMKM.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menanggapi situasi ini dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap akan mengedepankan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan acara. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan hotel sebagai lokasi acara, tergantung pada situasi dan kemampuan anggaran. "Penyelenggaraan kegiatan akan mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan anggaran," ujarnya.

Situasi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat. Diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan industri perhotelan dan pariwisata di Kabupaten Magelang, serta melindungi mata pencaharian ribuan karyawan yang bergantung pada sektor ini.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan industri perhotelan meliputi:

• Pemangkasan anggaran pemerintah: Kebijakan efisiensi anggaran telah mengurangi jumlah kegiatan pemerintah yang diselenggarakan di hotel dan restoran.
• Daya beli masyarakat yang lesu: Kondisi ekonomi yang kurang stabil telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak pada tingkat hunian hotel dan kunjungan ke restoran.
• Persaingan yang ketat: Industri perhotelan semakin kompetitif, dengan banyaknya hotel baru yang bermunculan.
• Perubahan tren pariwisata: Preferensi wisatawan terus berubah, dengan semakin banyak yang memilih akomodasi alternatif seperti vila dan homestay.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan pelaku industri perhotelan perlu bekerja sama untuk:

• Meningkatkan promosi pariwisata: Mempromosikan Kabupaten Magelang sebagai destinasi wisata yang menarik dan beragam.
• Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif: Menawarkan pengalaman yang unik dan menarik bagi wisatawan.
• Meningkatkan kualitas pelayanan: Memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu.
• Mengelola biaya secara efisien: Mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Dengan upaya bersama, diharapkan industri perhotelan di Kabupaten Magelang dapat kembali bangkit dan berkontribusi pada perekonomian daerah.