Kebijakan Rapat di Hotel Picu Kontroversi: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Disorot

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel atau restoran, dengan catatan tidak berlebihan, menuai kritik tajam. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah pusat dalam menjalankan program efisiensi anggaran yang sedang digalakkan.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Nurcahyadi Suparman, menyatakan bahwa izin rapat di hotel bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut secara jelas mengamanatkan upaya untuk meminimalisir pengeluaran anggaran, termasuk pembatasan belanja seremonial, pengurangan perjalanan dinas, dan pengetatan pelaksanaan rapat.

Alasan Mendagri: Bantu Hotel dan Restoran yang Terdampak

Dalam pembelaannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan membantu sektor perhotelan dan restoran yang mengalami penurunan pendapatan. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk selektif memilih hotel-hotel yang tingkat huniannya rendah untuk dijadikan lokasi rapat. Dengan demikian, diharapkan sektor perhotelan dan restoran dapat kembali bergairah.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Musrenbang provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025). Tito mengatakan, pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak berarti dilarang untuk kegiatan di hotel dan restoran. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap sektor ekonomi yang membutuhkan.

DPR Minta Pemerintah Susun Petunjuk Teknis

Menanggapi polemik ini, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendesak pemerintah pusat untuk segera menyusun petunjuk teknis dan standar biaya terkait pelaksanaan rapat di hotel atau restoran. Hal ini dinilai penting untuk menghindari penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Rifqi juga menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan fasilitas kantor untuk rapat-rapat berskala kecil. Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam menentukan skala prioritas rapat yang boleh diadakan di hotel atau restoran, dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak kegiatan tersebut.

Daftar Poin Utama yang Disoroti:

• Inkonsistensi Kebijakan: Izin rapat di hotel dianggap bertentangan dengan Inpres efisiensi anggaran.
• Dukungan Sektor Ekonomi: Pemerintah berdalih kebijakan ini untuk membantu hotel dan restoran.
• Peran Kepala Daerah: Kepala daerah bertanggung jawab menentukan prioritas rapat di hotel.
• Desakan Petunjuk Teknis: DPR meminta pemerintah menyusun standar biaya dan petunjuk teknis.

Kebijakan ini terus menjadi perdebatan di kalangan pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi prioritas utama. Di sisi lain, dukungan terhadap sektor ekonomi yang terpuruk juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi polemik ini.