Situs DPRD Sulawesi Tengah Lumpuh, Diduga Jadi Korban Peretasan Judi Online
Situs DPRD Sulteng Disusupi Iklan Judi Online, Akses Layanan Publik Terganggu
Senin (9/6/2025), masyarakat Sulawesi Tengah dikejutkan dengan perubahan drastis pada tampilan situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Alih-alih menampilkan informasi kegiatan legislatif dan layanan publik, laman utama situs tersebut justru dipenuhi dengan promosi judi online yang mencolok. Perubahan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan siber lembaga pemerintahan.
Penanggung Jawab Website DPRD Sulteng, Hamka, membenarkan adanya insiden peretasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim ahli teknologi informasi (TI) untuk segera melakukan perbaikan dan memulihkan situs ke kondisi semula. "Iya betul, ini di-hack, sementara kami sudah menghubungi tenaga ahli IT-nya untuk memperbaiki kembali," ujarnya kepada awak media.
Menurut Hamka, ia baru mengetahui adanya masalah ini setelah menerima laporan dari berbagai pihak. Setelah melakukan pengecekan internal, dugaan peretasan pun terkonfirmasi. Situs dengan domain dprd.sultengprov.go.id tersebut kini menampilkan visual yang identik dengan platform perjudian daring, lengkap dengan ajakan untuk bermain slot. Kejadian ini jelas mengganggu fungsi utama situs sebagai sarana penyampaian informasi dan interaksi antara DPRD dengan masyarakat.
Hamka menambahkan bahwa situs DPRD Sulteng sebenarnya masih aktif dan baru saja digunakan untuk mengunggah dokumentasi kegiatan beberapa hari sebelumnya. Unggahan terakhir berisi laporan kegiatan Inspektorat. Fakta ini menunjukkan bahwa peretasan terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat setelah unggahan terakhir.
Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa pengelolaan teknis situs DPRD Sulteng dipercayakan kepada pihak ketiga yang berasal dari luar lingkungan DPRD. Tim ahli TI eksternal ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan situs. Penunjukan pihak ketiga ini merupakan praktik umum di banyak instansi pemerintah untuk memastikan pengelolaan sistem informasi yang profesional.
Saat ini, tim ahli TI sedang berupaya keras untuk memulihkan situs DPRD Sulteng. Hamka berharap agar proses perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga layanan publik tidak terganggu lebih lama. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi semua lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber dan memperkuat sistem keamanan informasi mereka.