Wapres Gibran Dorong Optimalisasi Program Lapor Mas Wapres: Responsif dan Adaptif

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan program Lapor Mas Wapres (LMW). Gibran menginginkan agar inisiatif yang bertujuan menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini tidak mengalami stagnasi, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Al Muktabar, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, menyampaikan bahwa arahan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Menurutnya, penyempurnaan sistem dan prosedur menjadi krusial agar birokrasi dapat memberikan respons yang lebih cepat, penanganan yang lebih akurat, serta lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah.

Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menerima dan menindaklanjuti ribuan pengaduan dari berbagai penjuru Indonesia. Ragam persoalan yang diadukan meliputi berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial. Beberapa pengaduan berhasil diselesaikan, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, pemberian keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan yang sempat terhenti, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat yang sah, serta pemberian bantuan sosial untuk menebus ijazah sekolah yang tertahan. Namun, Al Muktabar mengakui bahwa sebagian laporan masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut atau menunggu kelengkapan dokumen dari pihak pelapor.

Mayoritas laporan, yaitu sekitar 72,05 persen, disampaikan melalui platform WhatsApp. Sisanya, 27,95 persen, diajukan melalui tatap muka setelah pelapor mendaftar melalui situs resmi lapormaswapres.id.

Al Muktabar menambahkan bahwa LMW adalah perwujudan dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat penanganan laporan seringkali melibatkan berbagai instansi pemerintah. Beberapa instansi yang terlibat antara lain:

• Kementerian ATR/BPN
• Otoritas Jasa Keuangan
• Kementerian Sosial
• Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta

Al Muktabar menekankan pentingnya penyelesaian laporan yang terintegrasi, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan kepekaan terhadap kondisi pelapor. Hal ini menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan laporan masyarakat.

Salah satu kisah sukses Lapor Mas Wapres datang dari Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat yang mengalami kesulitan dalam mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya. Masalahnya adalah masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut telah habis. Setelah melaporkan masalahnya melalui LMW, Jessica mendapatkan panggilan tindak lanjut hanya dalam waktu dua minggu. Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi diterbitkan, memberikan kepastian hukum atas tanah milik ibunya. Jessica mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan LMW, yang telah memberikan harapan besar dan berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapinya.