Harga Beras Nasional Melonjak Lampaui HET di Tengah Stok Pemerintah yang Melimpah

Kenaikan harga beras kembali menjadi sorotan utama di pasar Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras, baik medium, premium, maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), mengalami peningkatan signifikan secara nasional pada Senin, 9 Juni 2025. Ironisnya, lonjakan harga ini terjadi di saat yang sama ketika Perum Bulog melaporkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang melimpah, mencapai angka 4 juta ton pada awal Juni 2025.

Berdasarkan pantauan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 10.48 WIB, rata-rata harga beras medium nasional telah mencapai Rp13.841 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kg, dengan selisih kenaikan mencapai 10,73 persen. Secara regional, disparitas harga juga terlihat jelas.

• Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi): Harga beras medium mencapai Rp13.423 per kilogram, atau 7,38 persen di atas HET.
• Zona 2 (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Kalimantan): Harga beras medium tercatat Rp14.138, naik 7,92 persen dari HET.
• Zona 3 (Maluku dan Papua): Harga beras medium paling tinggi, mencapai Rp15.534 per kilogram, atau 15,07 persen lebih mahal dari HET.

Untuk kategori beras premium, rata-rata harga nasional berada di angka Rp15.712 per kg, naik 5,45 persen dari HET yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg. Perbedaan harga antar zona juga terlihat:

• Zona 1: Harga beras premium Rp15.042 per kg, naik tipis 0,95 persen dari HET.
• Zona 2: Harga beras premium Rp16.249 per kg, naik 5,51 persen dari HET.
• Zona 3: Harga beras premium Rp17.539 per kg, melampaui HET sebesar 11,01 persen.

Beras SPHP, yang seharusnya menjadi opsi terjangkau bagi masyarakat, juga mengalami kenaikan harga, meskipun tipis. Secara nasional, harganya naik 0,54 persen menjadi Rp12.568 per kg, sedikit di atas HET yang sebesar Rp12.500 per kg. Data regional menunjukkan penurunan harga SPHP di Zona 1, 2, dan 3, namun tidak signifikan, hanya berkisar antara 0,93 persen hingga 2,78 persen dari HET.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas mekanisme pasar dan distribusi beras di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah melalui Bulog mengklaim memiliki stok yang cukup. Namun, di sisi lain, harga di tingkat konsumen terus merangkak naik, bahkan melampaui batas yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam rantai pasok, tata niaga, atau bahkan potensi praktik spekulasi yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.