Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Anggota Timwas, Adies Kadir, menilai Kemenag kurang antisipatif dan tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Adies mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan ke publik seringkali hanya yang positif, padahal di lapangan masih banyak kekurangan. Ia mencontohkan kasus jemaah yang diusir saat beristirahat, jemaah yang tertinggal, dan masalah ketersediaan makanan.

"Ada jemaah yang lagi istirahat tiba-tiba malam diusir pindah. Ada jemaah yang masih tertinggal, ada jemaah yang belum dapat makan dan lain sebagainya," ujar Adies di Mina.

Selain itu, koordinasi antara syarikah (perusahaan penyelenggara haji) dengan pemerintah Arab Saudi juga dinilai kurang optimal. Menurut Adies, kurangnya koordinasi antara pimpinan dan petugas di lapangan menyebabkan terjadinya misscommunication.

"Jadi tidak ada koordinasi yang betul-betul, baik antara pimpinan sampai dengan bawahan yang ada di lapangan. Jadi akhirnya di situ terjadi miss," ujarnya.

Pelatihan bagi petugas haji juga menjadi sorotan. Adies menilai petugas haji kurang siap menghadapi situasi darurat atau keramaian, sehingga jemaah haji seringkali dibiarkan tanpa pendampingan.

"Ini yang menjadi evaluasi ke depan oleh Kementerian Agama. Ini petugas hajinya malah tidak ada di lokasi. Dibiarkan jemaah begitu saja," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Adies mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji, seperti yang diterapkan di Arab Saudi. Dengan adanya Kementerian Haji, diharapkan pengelolaan ibadah haji dapat lebih fokus dan profesional.

"Ini mungkin perlu kita pikirkan di bentuk Kementerian khususkah. Bentuk hajinya yang khusus menangani masalah haji yakni Kementerian Haji," tegasnya.

Adies juga menyoroti kurangnya pendampingan petugas haji kepada jemaah, terutama saat melempar jumrah dan perjalanan ke Madinah. Ia mencontohkan kasus jemaah yang tersesat karena tidak ada pendampingan.

"Pada saat melempar jumrah pada saat ke Madinah, semua jalan seperti jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Tidak ada pendampingan. Jadi nanti ada yang jalannya lewat jalan terdekat. Ada jalannya nanti yang mestinya jalan cuma 1 km, jemaah tersesat sehingga bisa jalan keliling sampai 10-15 km," tambahnya.

Kondisi ini, menurut Adies, dapat memperburuk kondisi fisik jemaah haji, terutama yang lanjut usia. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat mencari solusi terbaik untuk pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

"Coba kita bayangkan ini yang udah lansia-lansia jalan. Semua koreksi dan evaluasi bagi Kementerian Agama," tegasnya.

Adies berharap solusi yang baik dapat ditemukan oleh pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan haji di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dapat merasa nyaman dan aman.

Berikut poin-poin sorotan Timwas DPR:

• Kurangnya antisipasi Kemenag dalam penyelenggaraan haji.
• Koordinasi yang kurang optimal antara syarikah dan pemerintah Arab Saudi.
• Pelatihan petugas haji yang kurang memadai.
• Kurangnya pendampingan petugas haji kepada jemaah.

Adies berharap dengan adanya evaluasi dan perbaikan, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh jemaah.