Kualitas udara Jakarta yang memburuk menjadi perhatian utama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sehingga kunjungan ke Raja Ampat, Papua Barat, terkait isu dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, harus ditunda sementara.

Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penanganan masalah polusi udara di ibu kota menjadi prioritas utama saat ini. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

"Kami akan segera ke Raja Ampat, namun ada beberapa hal terkait kualitas udara Jakarta yang menjadi perhatian utama, sehingga kami tangani terlebih dahulu," ujarnya.

Meski belum meninjau langsung lokasi, Menteri Hanif memastikan bahwa tim dari Kementerian LHK telah diterjunkan ke Raja Ampat untuk melakukan investigasi. Tim Penegakan Hukum KLHK telah meninjau beberapa lokasi yang diduga terdampak aktivitas pertambangan.

"Tim telah melakukan peninjauan di empat lokasi, yaitu Pulau Gag, Pulau Manyaifun, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran," jelasnya.

Berdasarkan hasil investigasi awal, ditemukan adanya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di beberapa lokasi pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Menteri Hanif menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan nikel terpusat di empat lokasi tersebut, sementara pulau-pulau lain di Raja Ampat belum terindikasi adanya aktivitas serupa.

Pemerintah saat ini tengah melakukan peninjauan kembali terhadap izin lingkungan empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, antara lain:

• PT Gag Nikel (GN)
• PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
• PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
• PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.