Polemik Tambang Nikel Pulau Gag: Aspirasi Warga Lokal Bertolak Belakang dengan Narasi Kerusakan Lingkungan

Kontroversi seputar aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, terus bergulir. Di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi kerusakan lingkungan yang mencuat melalui berbagai video yang beredar, muncul suara-suara dari masyarakat lokal yang justru mendukung kelanjutan operasi tambang. Pemerintah daerah pun turut menengahi polemik ini dengan berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan keraguannya terhadap validitas video-video yang menggambarkan dampak negatif pertambangan di Pulau Gag. Ia menegaskan bahwa kondisi sebenarnya di lapangan tidak seburuk yang diperlihatkan dalam video tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, ke lokasi pertambangan.

"Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag," ujar Elisa Kambu. Ia menambahkan bahwa masyarakat sekitar tambang justru memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan aktivitas pertambangan.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia mengatakan bahwa kondisi di Pulau Gag berbeda dengan apa yang beredar di media sosial. Menurutnya, masyarakat setempat tidak menginginkan penutupan tambang karena aktivitas tersebut menopang perekonomian mereka. "Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka disana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri disini untuk membuka tambang itu," ungkap Orideko.

Kendati demikian, Orideko menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama dalam hal analisis dampak lingkungan (AMDAL). Ia berharap agar Raja Ampat tetap terjaga dan citranya tidak tercoreng oleh isu-isu negatif yang dapat mengurangi minat wisatawan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengambil langkah untuk menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat.

PT GAG Nikel sendiri merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi VII yang berdiri sejak tahun 1998. Sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. memegang kendali penuh atas perusahaan tersebut setelah mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam polemik tambang nikel Pulau Gag:

• Dukungan Masyarakat Lokal: Masyarakat di sekitar tambang nikel Pulau Gag mendukung kelanjutan aktivitas pertambangan karena dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi mereka.
• Keraguan Terhadap Narasi Kerusakan Lingkungan: Pemerintah daerah meragukan validitas video-video yang menggambarkan dampak negatif pertambangan di Pulau Gag.
• Pentingnya Pengawasan Lingkungan: Pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama dalam hal analisis dampak lingkungan (AMDAL).
• Penghentian Sementara Operasi Tambang: Menteri ESDM telah menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat.
• Kepemilikan PT GAG Nikel: PT ANTAM Tbk. memegang kendali penuh atas PT GAG Nikel sejak tahun 2008.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan di Pulau Gag. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.