Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Proyeksi ini tertuang dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2024.

Lembaga tersebut memprediksi defisit APBN akan naik menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025, dibandingkan dengan 2,3 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini dipicu oleh alokasi anggaran untuk program-program baru yang dianggap strategis dan berdampak sosial.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil. Pemerintah menargetkan program ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Selain program MBG, pemerintah juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dengan menarik dana untuk proyek infrastruktur dan industri. Meskipun dampak optimal BPI Danantara baru akan terasa pada tahun 2025, peluncurannya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan.

OECD juga menyoroti kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang berlaku pada Januari-Februari 2024. Kebijakan ini dinilai memberikan tekanan sementara pada kondisi fiskal. Namun, OECD mencatat bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan efisiensi belanja negara sekitar 1,3 persen dari PDB.

Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, OECD memperkirakan bahwa defisit APBN Indonesia pada tahun 2025 akan tetap berada di bawah batas aman 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

OECD merekomendasikan percepatan penyaluran dana dari BPI Danantara. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi swasta dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

Lembaga tersebut juga memperkirakan bahwa permintaan domestik akan meningkat secara bertahap pada semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025, seiring dengan kondisi keuangan yang stabil dan inflasi yang terkendali.

OECD menyoroti potensi besar Program MBG dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, lembaga ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan penargetan yang tepat sasaran agar program ini benar-benar efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

OECD menilai bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pembiayaan program-program sosial dan stabilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, OECD memberikan catatan positif terhadap pengelolaan fiskal Indonesia, meskipun terdapat potensi peningkatan defisit APBN pada tahun 2025. Lembaga ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan investasi strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.