IPHI Jabar Kritik Keras Penanganan Jamaah Haji di Muzdalifah

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas permasalahan yang terjadi saat puncak ibadah haji tahun ini, terutama terkait proses pemindahan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Ketua Umum IPHI Jawa Barat, Ijang Faisal, menyatakan kekecewaannya atas keterlambatan evakuasi jamaah yang mengakibatkan ribuan orang terlantar.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi jamaah haji Indonesia. Keterlambatan transportasi dan kondisi fisik jamaah yang lemah adalah masalah serius yang harus dievaluasi," ujar Ijang Faisal.

Menurut Ijang, banyak jamaah haji Indonesia yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena tidak adanya transportasi yang memadai. Situasi diperparah dengan kondisi fisik jamaah yang sudah kelelahan.

"Fakta bahwa ribuan jamaah berjalan kaki menunjukkan adanya kegagalan manajemen lapangan yang tidak bisa ditoleransi," tegasnya.

Laporan dari berbagai daerah menyebutkan jamaah lansia dan perempuan menjadi korban utama dari situasi tersebut. Mereka terpaksa menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat yang cukup, padahal selanjutnya harus melaksanakan prosesi lempar jumrah yang juga membutuhkan stamina.

Sistem Syarikah Jadi Sorotan

IPHI Jabar menyoroti perubahan sistem layanan haji dari maktab ke syarikah sebagai akar permasalahan. Delapan syarikah yang ditunjuk untuk menangani jamaah tahun ini dinilai belum siap dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya.

Ijang Faisal menyayangkan pelaksanaan sistem baru ini dilakukan tanpa simulasi yang melibatkan negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia. Ia menilai sistem yang lalu lebih baik.

"Transformasi sistem itu sah-sah saja, tetapi jangan jadikan jamaah sebagai kelinci percobaan. Apalagi ini menyangkut ibadah sakral umat Islam dari seluruh dunia," katanya.

Menurutnya, sistem maktab yang digunakan tahun lalu lebih terorganisir. Jamaah dijemput dari Muzdalifah sebelum subuh dan diberi kesempatan beristirahat sebelum melanjutkan lempar jumrah. Tahun ini, banyak jamaah yang bahkan kesulitan masuk ke tenda di Mina karena masalah administrasi dan keterlambatan teknis dari syarikah.

Desakan untuk Pemerintah Indonesia dan Evaluasi Syarikah

IPHI Jabar mendesak Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan pendekatan langsung kepada otoritas Arab Saudi. Mereka berharap agar jamaah haji Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dan prioritas mengingat jumlahnya yang besar.

"Indonesia adalah mitra strategis dalam penyelenggaraan haji. Jamaah kita harus diprioritaskan dalam standar layanan. Ini saatnya Presiden turun tangan," tegas Ijang.

IPHI juga mendorong evaluasi kinerja delapan syarikah yang bertugas tahun ini. Syarikah yang tidak mampu memberikan pelayanan yang layak sebaiknya tidak dilibatkan di musim haji mendatang. Sebaliknya, syarikah yang menunjukkan kinerja baik layak mendapatkan kontrak jangka panjang.

"Haji bukan sekadar logistik massal, ini soal ibadah dan martabat. Jangan jadikan jamaah kita korban kekacauan manajemen," pungkasnya.

IPHI Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan penyelenggaraan haji dan menjadi mitra pemerintah dalam memastikan pelayanan yang manusiawi dan profesional.

Penjelasan Kemenag

Kementerian Agama mengakui adanya keterlambatan pemberangkatan jamaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan bahwa pemberangkatan awal telah sesuai dengan kebijakan Arab Saudi, yaitu dimulai pada pukul 23.35 WAS.

Namun, proses evakuasi secara keseluruhan baru selesai pada pukul 09.40 WAS, terlambat 40 menit dari target. Hilman menyebutkan tiga penyebab keterlambatan, yaitu:

• Ketidakkonsistenan jadwal bus.
• Keterlambatan perputaran bus akibat kepadatan lalu lintas.
• Masifnya jamaah yang berjalan kaki.