ADAKSI Desak Pencairan Tukin Dosen Bersamaan dengan THR Lebaran 2025

Aliansi Dosen Kemendikbudristek Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendesak pemerintah agar mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen secara bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan oleh perwakilan ADAKSI, Ester Sanda Manapa, dalam keterangan pers di Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ADAKSI berharap pembayaran tukin, yang mencakup tukin Januari 2025, dapat dilakukan secara serentak tanpa penundaan.

"Harapan kami dari ADAKSI, aliansi dosen seluruh Indonesia, adalah pencairan tukin bersamaan dengan THR. Tidak ada alasan untuk menolak hal ini. Kami sangat berharap hal ini dapat terwujud," tegas Ester. Ia menekankan bahwa usulan ini merupakan aspirasi seluruh dosen di Indonesia yang mengharapkan kepastian dan keadilan dalam penerimaan hak finansial mereka. Meskipun demikian, ADAKSI menyadari bahwa pencairan THR merupakan prioritas utama, sehingga desakan ini difokuskan pada penyatuan waktu pencairan untuk efisiensi dan kemudahan administrasi.

Terkait tunggakan tukin tahun-tahun sebelumnya, Ester menyatakan bahwa ADAKSI akan terus memperjuangkan hak-hak dosen. "Perjuangan untuk pembayaran tukin yang belum dibayarkan akan terus kami lakukan," tegasnya. ADAKSI bertekad untuk memastikan seluruh dosen menerima haknya secara penuh dan adil, terlepas dari kendala administrasi atau teknis yang mungkin dihadapi.

Lebih lanjut, Ester menjelaskan bahwa ADAKSI berharap pencairan tukin tidak lagi menggunakan skema bertahap seperti sebelumnya. "Tidak ada lagi skema 1, 2, atau 3. Pencairan harus dilakukan secara menyeluruh dan merata untuk semua dosen," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan anggaran yang ada, dana yang tersedia cukup untuk membayarkan tukin Januari 2025 secara penuh.

Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Brian Yuliarto, menargetkan pencairan tukin dosen pada Juli hingga Agustus 2025. "Target kami adalah Juli atau Agustus. Saat ini kami tengah bekerja keras agar tidak terjadi penundaan," ujar Mendikbudristek. Ia mengakui bahwa proses pencairan membutuhkan sinkronisasi dengan beberapa kementerian terkait, namun menegaskan bahwa pencairan tukin 2025 telah ditetapkan dan akan segera direalisasikan.

Menyinggung besaran anggaran tukin, Mendikbudristek memperkirakan angkanya tetap berada di angka Rp 2,5 triliun. "Angkanya masih tetap di Rp 2,5 triliun. Namun, jika ada perkembangan lebih lanjut, saya akan segera menginformasikan," imbuhnya. Mendikbudristek menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan pencairan tukin dosen berjalan lancar dan tepat waktu, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Proses sinkronisasi antar kementerian tersebut untuk memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi dan penyaluran dana yang tepat sasaran, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya agar kesejahteraan dosen terjamin.