Penindakan Tegas terhadap Pelaku Penipuan Minyak Goreng MinyaKita

Maraknya praktik kecurangan dalam distribusi minyak goreng MinyaKita telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmennya untuk menindak pelaku yang terbukti mengurangi volume atau menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas seusai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (11/3/2025). Ia menekankan pentingnya penegakan hukum bagi mereka yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar minyak goreng. "Ya, kalau ada yang curang, penjarakan," tegas Zulhas, menekankan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik curang ini.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengungkap tiga perusahaan yang terlibat dalam praktik penipuan volume MinyaKita. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia (Depok), Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus), dan PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang). Ketiga perusahaan ini memproduksi MinyaKita dalam kemasan botol 1 liter dan kemasan pouch 2 liter. Temuan ini didasari pada serangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di berbagai pasar di Jakarta dan Solo. Sidak tersebut tidak hanya menemukan kasus pengurangan volume, tetapi juga pelanggaran HET. Di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ditemukan MinyaKita dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.700 per liter. Sementara itu, sidak di Pasar Gede Hardjonagoro Solo, Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (11/3/2025), meskipun menemukan harga sesuai HET, tetap menemukan kasus pengurangan volume.

Lebih lanjut, sidak yang dilakukan oleh Mentan Amran Sulaiman menemukan dua produsen lain yang melakukan praktik pengurangan volume. PT Kusuma Mukti Remaja, ditemukan mengurangi volume MinyaKita kemasan 1 liter hingga 100 mililiter (10 persen), sehingga hanya berisi 900 mililiter. Sementara PT Salim Ivomas Pratama mengurangi volume hingga 50 mililiter. Praktik ini jelas merugikan konsumen dan merupakan bentuk pelanggaran yang serius. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, guna melindungi hak konsumen dan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga dan kualitas yang terjamin.

Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Pemerintah juga akan terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi MinyaKita berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan minyak goreng di pasaran.

Daftar Perusahaan yang Terlibat:

• PT Artha Eka Global Asia (Depok)
• Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus)
• PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang)
• PT Kusuma Mukti Remaja
• PT Salim Ivomas Pratama