Nasib Program Sarapan Gratis Jakarta Digantung, Gubernur Segera Temui BGN

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada hari Rabu untuk membahas kelanjutan program sarapan gratis bagi siswa sekolah di Jakarta. Pertemuan ini menjadi krusial, mengingat status program tersebut masih belum pasti. Meskipun telah berkomunikasi sebelumnya dengan pihak BGN, Gubernur Pramono menyatakan kesiapannya untuk menerima dan menindaklanjuti keputusan apapun yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

"Kami telah melakukan komunikasi awal dengan BGN, dan besok akan menjadi pertemuan formal untuk membahas secara rinci kelanjutan program sarapan gratis ini. Apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat, kami di Pemprov DKI Jakarta siap untuk menjalankannya," ungkap Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pertemuan tersebut akan fokus pada skema pelaksanaan program sarapan gratis, termasuk mekanisme penyaluran bantuan dan kriteria penerima manfaat. Antisipasi terhadap berbagai kemungkinan telah dipersiapkan Pemprov DKI. Gubernur Pramono mengungkapkan adanya alternatif rencana jika program sarapan gratis tidak dapat berjalan sesuai rencana awal.

Salah satu alternatif yang telah disiapkan adalah realokasi anggaran program sarapan gratis untuk renovasi dan peningkatan fasilitas kantin sekolah di seluruh Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk tetap memastikan pemenuhan kebutuhan gizi siswa, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. "Sebagai bentuk antisipasi, kami telah menyiapkan dua alternatif rencana. Apapun keputusan finalnya, kami siap untuk melaksanakannya," tegas Gubernur.

Jika program sarapan gratis tetap dapat direalisasikan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di wilayah kumuh dan membutuhkan bantuan paling mendesak. Hal ini didasarkan pada komitmen Pemprov DKI untuk menjamin pemerataan akses terhadap nutrisi bagi seluruh siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Prioritas utama jika program ini disetujui adalah sekolah-sekolah di daerah kumuh dan masyarakat kurang mampu. Ini merupakan komitmen kami untuk memastikan keadilan dan aksesibilitas terhadap program ini," jelas Pramono. Pemprov DKI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap siswa di Jakarta memiliki akses terhadap nutrisi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang mereka, terlepas dari skema program yang akhirnya akan dijalankan.

Opsi Alternatif Jika Program Sarapan Gratis Tidak Disetujui:

• Realokasi anggaran untuk renovasi kantin sekolah.
• Pengembangan program alternatif pemenuhan gizi siswa melalui kerjasama dengan pihak lain.

Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu keputusan final dari BGN terkait nasib program sarapan gratis ini. Keputusan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya bagi Pemprov DKI dalam upaya pemenuhan gizi bagi para siswa di Jakarta.