Kenaikan anggaran pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I untuk tahun depan menjadi sorotan publik. Alokasi dana untuk mobil dinas tersebut mengalami peningkatan signifikan, memicu pertanyaan di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 menetapkan anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 931.648.000, naik Rp 52,7 juta dari anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp 878.913.000. Kenaikan ini membuka peluang bagi pengadaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa wajar jika masyarakat mempertanyakan kebijakan ini. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah menggalakkan efisiensi anggaran. Namun, di sisi lain, anggaran untuk fasilitas pejabat justru mengalami peningkatan. Tahun ini, pemerintah telah menghapus uang saku untuk rapat halfday (minimal 5 jam tanpa menginap) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, tahun depan, uang saku untuk rapat fullday (minimal 8 jam) juga akan ditiadakan mulai tahun 2026. Menurut Wahyudi, kenaikan anggaran kendaraan dinas di tengah penghapusan uang saku rapat PNS akan memicu pertanyaan publik. Ia menekankan bahwa efisiensi seharusnya menyasar pos-pos keuangan yang kurang produktif atau berlebihan secara proporsional, bukan hanya penghematan di level staf. Belanja untuk pejabat tinggi, khususnya, seharusnya juga menjadi perhatian.

Wahyudi menyoroti adanya standar ganda dalam pelaksanaan program efisiensi. Ia mencontohkan banyaknya tenaga ahli yang direkrut oleh pejabat publik dengan fasilitas yang hampir setara dengan menteri. Anggaran untuk tenaga ahli ini, menurutnya, jauh lebih besar daripada penghematan dari penghapusan uang saku rapat PNS. Ia mendorong efisiensi dalam belanja pemerintah yang tidak efisien, seperti rapat-rapat di hotel mewah. Wahyudi juga meminta audit menyeluruh terhadap belanja barang dan operasional, termasuk biaya kendaraan, renovasi gedung, dan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dan biaya operasional, termasuk pembukaan data terkait pihak-pihak yang menikmati aktivitas rapat di hotel dan agen perjalanan luar negeri.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohamad Fadhil Hasan, menilai desain dan implementasi program efisiensi anggaran belum jelas, sehingga menimbulkan kontradiksi. Ia menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang efektif dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian, serta mengidentifikasi program yang kurang efektif dan efisien. Fadhil Hasan juga merekomendasikan pembentukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang harus diikuti oleh Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah, agar pendekatan efisiensi menjadi komprehensif dan tidak sektoral.