Antisipasi Dampak Pembatalan Tanazul, Timwas Haji DPR RI Perkuat Imbauan Siaga Layanan Kesehatan di Mina

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji, meningkatkan kewaspadaan dan meminta Pelaksana Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk lebih sigap dalam memberikan pelayanan kesehatan di Mina. Peningkatan kesiapsiagaan ini menyusul pembatalan program tanazul oleh pemerintah Arab Saudi yang berdampak pada kepadatan jemaah di Mina.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa pembatalan program tanazul, yang sedianya diperuntukkan bagi sekitar 37.000 jemaah lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi, telah menyebabkan penumpukan jemaah di Mina. Program tanazul memungkinkan jemaah lansia dan berisiko tinggi untuk kembali lebih awal ke hotel mereka di Makkah setelah menyelesaikan sebagian dari rangkaian ibadah haji. Dengan pembatalan ini, seluruh jemaah haji kini berada di Mina, mengakibatkan persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di tenda-tenda yang terbatas.

"Kondisi ini menuntut Tim Kesehatan Haji untuk bekerja ekstra keras. Banyak jemaah yang kelelahan setelah berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, dan setibanya di sana, mereka kesulitan mendapatkan tempat istirahat yang memadai," ujar Selly dalam keterangannya di Makkah. Ia menekankan pentingnya penanganan cepat dan tepat bagi jemaah yang mengalami kelelahan dan masalah kesehatan lainnya.

Pembatalan program tanazul tidak hanya berdampak pada ketersediaan ruang di tenda, tetapi juga pada logistik, terutama pendistribusian makanan. Makanan yang seharusnya disiapkan di hotel-hotel Makkah untuk jemaah tanazul, kini harus dialokasikan kembali ke Mina. Kondisi ini berpotensi memicu kekurangan makanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Selly juga menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap jemaah rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan dukungan ekstra di tengah kondisi yang padat dan menantang.

"Prioritas utama kita adalah keselamatan dan kesehatan jemaah. Jangan sampai ada jemaah yang menjadi korban akibat kurangnya antisipasi. Tim medis harus selalu hadir dan siap memberikan pertolongan di lapangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Selly mengimbau Kementerian Agama dan seluruh pihak terkait untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan penyedia layanan (syarikah) guna memastikan hak-hak jemaah tetap terpenuhi, meskipun terjadi perubahan dalam skema pelaksanaan ibadah haji.

Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR RI:

• Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan: Tim Kesehatan Haji harus meningkatkan kesiapsiagaan dan responsibilitas dalam menangani jemaah yang kelelahan dan membutuhkan perawatan medis.
• Distribusi Logistik yang Efisien: Ketersediaan dan distribusi makanan serta minuman harus dipastikan merata dan tepat waktu, terutama bagi jemaah yang berada di Mina.
• Perlindungan Jemaah Rentan: Perhatian khusus dan bantuan harus diberikan kepada jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
• Koordinasi Intensif: Kementerian Agama dan pihak terkait perlu terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan penyedia layanan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan pemenuhan hak-hak jemaah.

Selly menekankan bahwa layanan dasar seperti tenda, makanan, dan kesehatan harus tetap diberikan secara adil kepada semua jemaah, meskipun program tanazul tidak berjalan sesuai rencana. Ia berharap dengan koordinasi yang baik dan kesiapsiagaan yang tinggi, seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.