Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) mengungkapkan adanya indikasi tekanan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap kinerja jaksa di Bandung, Jawa Barat, dalam penanganan kasus korupsi. Ketua Komjak RI, Pujiyono Suwadi, menyatakan bahwa intervensi ormas tersebut menghambat proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), yang merupakan tahapan krusial dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pujiyono menjelaskan bahwa, dalam beberapa kasus, tuntutan masyarakat untuk menindaklanjuti dugaan korupsi justru berbenturan dengan dukungan ormas tertentu terhadap pihak yang diduga terlibat. Situasi ini menciptakan dilema bagi jaksa, karena mereka harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Akibatnya, upaya pengungkapan kasus korupsi menjadi terhambat, dan penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Menurut Pujiyono, masalah ini bukan hanya terjadi di Bandung, tetapi juga menjadi kendala umum dalam penanganan kasus korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Keterbatasan jumlah jaksa, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Samosir, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, semakin memperburuk situasi. Di beberapa kantor kejaksaan negeri (kejari), jumlah jaksa sangat minim, bahkan tidak memenuhi struktur organisasi yang ideal. Kondisi ini memaksa jaksa untuk merangkap jabatan dan bekerja di bawah tekanan yang tinggi.

Selain tekanan dari ormas, jaksa juga sering menghadapi intimidasi dan ancaman, terutama ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Pujiyono menekankan bahwa, dalam situasi seperti ini, keselamatan jaksa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Komjak RI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada jaksa, serta meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur kejaksaan.

Komjak RI juga mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang dapat menghambat penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi jaksa dalam penanganan kasus korupsi, berdasarkan pernyataan Ketua Komjak RI:

• Tekanan dari organisasi kemasyarakatan (ormas)
• Keterbatasan jumlah jaksa
• Intimidasi dan ancaman terhadap jaksa
• Kurangnya perlindungan bagi jaksa
• Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kejaksaan

Komjak RI berharap, dengan adanya perhatian dan dukungan dari semua pihak, penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif, dan Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi.